Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menilai pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp 200 ribu per bulan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan warga miskin paska kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
"Kalau sebesar itu (Rp 200 ribu per bulan) agak susah ya," ungkap Gubernur D.I. Yogyakarta, Sultan Hamengkubowono X di Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Sultan mengusulkan agar pemerintah menambah dana bantuan sosial sebagai kompensasi penyesuaian harga BBM subsidi sebesar Rp 200 ribu per bulan.
"Jadi perlu ada tambahan, mungkin idealnya Rp 400 ribu per bulan per warga," tegas dia.
Sultan mengatakan, pihaknya belum menghitung dampak kenaikan harga BBM subsidi terhadap potensi peningkatan angka kemiskinan di Kota Gudeg tersebut.
"Saya belum tahu, saya belum menghitung sampai ke situ karena kita belum tahu kenaikan harga BBM subsidi persisnya berapa," tambah dia.
Keberhasilan penyaluran dan efektivitas kartu sakti, menurutnya, tergantung sistem manajemen di setiap daerah. Pasalnya cara ini berbeda dari apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya yang memberikan bantuan dalam bentuk tunai.
"Nanti mungkin di briefing. Tapi yang jelas setiap daerah pada hakikatnya sudah punya program pendidikan dan kesehatan. Hanya saja sekarang ditarik ke pusat," tandas Sultan. (Fik/Ndw)
Sultan HB X: Idealnya Warga Miskin Dapat KKS Rp 400 Ribu/Bulan
Pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp 200 ribu per bulan sangat kurang.
Advertisement