Sukses

Rini Soemarno Tak Yakin PLN Bisa Siapkan Listrik 35 Ribu MW

Menteri BUMN Rini Soemarno tak yakin PLN mampu membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu MW dalam lima tahun ke depan.

Liputan6.com, Jakarta- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menargetkan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35 ribu megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan Indonesia gelap gulita.

Untuk itu, dia pun langsung memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk membahas hal tersebut.

"Beliau (JK) minta saya melihat PLN secara struktur, bagaimana supaya lebih efisien untuk bangun 35 ribu MW," kata Rini di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Namun, Rini pesimistis PLN mampu membangun pembangkit listrik dengan daya 35 ribu MW tersebut karena BUMN kelistrikan itu memiliki utang. Hal tersebut diakuinya masih dikaji.

"(PLN) Banyak persoalan termasuk pinjaman, neracanya. Sehingga program kita untuk 35 Ribu MW, apakah PLN bisa atau kita dorong IPP. Dikaji dulu, minggu depan baru dilaporkan hasilnya," ujar Rini.

Sebelumnya, JK mengamini pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang memprediksi adanya krisis listrik yang melanda Indonesia dalam 2 tahun.

Menurutnya, hal itu terjadi karena kebutuhan masyarakat akan listrik terus meningkat. Sementara, produksi listrik tetap. Pemerintah pun menargetkan pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk lima tahun ke depan. Bila gagal, maka Indonesia bisa gelap gulita.

"Anda sampai di rumah apa yang Anda cari? Colokan listrik untuk handphone Anda yang habis baterainya. Penyusutan listrik per tahun terjadi, penduduk terus bertambah," tutur JK dalam pidatonya di Indonesia Infrastructure Week 2014, di JCC, Jakarta.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, Indonesia membutuhkan listrik 35 ribu MW dalam lima tahun terakhir agar negeri ini terhindar dari krisis listrik.  Untuk memenuhinya, setidaknya harus dibangun pembangkit dengan kapasitas sekitar 7.000 MW dalam setahun.

"Kalau tidak negeri ini akan gelap gulita. Kita akan bagi sepertiga pemerintah dan dua pertiga swasta," tambahnya. (Ndw)