Liputan6.com, Jakarta - Upaya mempercepat pasokan listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap Jawa Tengah sebesar 5.000 Mega Watt (MW) akan dibangun di atas tanah negara.
Hal ini sebagai solusi dari masalah pembebasan lahan yang kerap terjadi saat pembangunan pembangkit.
Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoly, mengatakan tanah negara tersebut saat ini dimiliki TNI Angkatan Darat (AD) dan sebagian milik Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Namun karena tanah TNI AD tidak bisa diberikan ke swasta, maka penguasaan tanah akan dipegang PT PLN (Persero). Setelah itu PLN yang akan menyewakan ke sawasta.
 "Nantinya lahan milik TNI AD akan dikuasakan ke PLN dan selanjutnya PLN menyewakan ke swasta," kata Yasona di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Bupati Cilacap Tatto Suwarto, menuturkan, kebutuhan lahan pembangkit mencapai 120 hektare area, terdiri 67 ha milik TNI AD, 20 ha milik pemda, dan sisanya milik warga di satu desa.
"Dengan sebagian besar lahan milik AD dan pemda, maka pembangunan bisa dimulai. Kami optimis membebaskan sisa kebutuhan lahannya," ungkap dia.
Menteri Kordinator Bidang Maritim Hendroyono Susilo menambahkan, pembangunan PLTU yang rencananya dimulai awal 2015 tersebut dilakukan secara bertahap.
Advertisement
Tahap pertama, PLTU berkapasitas 2.000 MW dibangun selama 3 tahun. "Kalau berdiri 1/7 dari target sudah tercapai. Dalam 4-5 tahun 2018 sebesar 3000 MW pertama bisa operasi," pungkasnya. (Pew/Nrm)