Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di seluruh dunia tanpa aturan atau pembatasan masuknya kapal-kapal asing untuk menjaga keamanan laut negara ini. Kapal tersebut bebas menjarah kekayaan laut Indonesia sesuka hati.
"Indonesia jadi satu-satunya negara di seluruh dunia yang nggak ada aturan kapal asing dilarang masuk. Nggak ada limitnya, nggak ada regulasinya," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Sementara Australia, kata dia, sudah memberlakukan peraturan tersebut sejak 2009 lalu. Negeri Kanguru itu sangat memproteksi kelautan dan perikanan mereka demi masa depan anak cucu.
Susi berbenah diri di sektor ini. Salah satu upayanya mengundang enam Duta Besar antara lain dari Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia dan Tiongkok untuk sama-sama berkomitmen masalah penangkapan ikan ilegal di Tanah Air.
Kebijakan lain, tutur Susi, KKP ingin menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan menjadi Rp 1,5 triliun di 2015. Pasalnya, target PNBP dari sektor tersebut tahun ini sekira Rp 250 miliar-Rp 300 miliar. Sedangkan di tahun sebelumnya Rp 450 miliar.
"Saya kaget, ini itungannya bagaimana. Bingung karena target tahun ini lebih rendah dari sebelumnya. Katanya dapat PNBP Rp 300 miliar-Rp 400 miliar sudah bagus," keluhnya.
Dari catatan dia, kapal-kapal 32 GT hanya membayar ongkos perizinan Rp 30 juta per tahun. Sementara kapal berukuran 70-80 GT setiap tahunnya menyetor Rp 60 juta-Rp 90 juta.
"Di Pangandaran saja, nelayan kecil bisa Rp 10 juta per tahun, belum lagi bayar retribusi dan pungutan lain. Banyak kapal yang ada di Indonesia belum semuanya teregistrasi," jelas Susi Pudjiastuti.
Pantaslah, sambungnya, jika penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan di Indonesia kalah jauh dari Thailand. "Luas laut Thailand sepersepuluh dari Indonesia, tapi sanggup menghasilkan volume dan nilai ekspor hingga delapan kali lipat dibanding negara ini," tegas dia. (Fik/Ahm)
Kekecewaan Menteri Susi Terhadap Regulasi Sektor Kelautan RI
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengungkapkan, Indonesia satu-satunya negara yang belum memiliki aturan melindungi kelautan dan perikanan.
Advertisement