Bahas UMP 2015, Menperin akan Temui Menaker

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin berencana untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam waktu dekat. Topik yang akan dibahas oleh keduanya mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2015.

"Belum ada permasalahan, tetapi nanti kami akan koordinasi. Saya akan cari waktu untuk temui Menaker untuk membahas masalah ini," ujar Saleh di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2014).

Saleh mengungkapkan, yang menjadi kekhawatiran dunia industri yaitu penetapan UMP ini berbarengan dengan rencana pemerintah untuk menaikan subsidi BBM. Hal ini diperkirakan akan membuat buruh juga meminta kenaikan untuk biaya transportasi.

"Karena biasanya kan dengan adanya penyesuian harga BBM, buruh juga minta penyesuaian. Ini akan berpengaruh pada industri yang ada. Kita akan bahas sehingga dunia industri tidak terlalu terbebani. Jangan sampai nanti harganya (produk) dinaikan," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Imam Haryono menjelaskan bahwa pada dasarnya dampak dari kenaikan UMP ini terhadap industri berbeda-beda. Hal ini tergantung dari fleksibilitas dari industri.

"Konsep dasarnya, kenaikan itu ada yang bisa ditahan oleh perusahaan. Ada perusahan yang fleksibel. Jadi tanpa menaikan harga (produk), tapi dilakukan dengan beberapa tindakan efisiensi," jelas dia.

Namun yang menjadi kekhawatiran yaitu bagi industri yang tidak fleksibel seperti industri kecil dan menengah (IKM). Industri semacam ini dinilai tidak mampu bertahan terhadap kenaikan salah satu dari komponen produksi.

"Ada juga kan industri yang tidak fleksibel, jadi kalau ada yang naik sedikit, mereka bisa ditahan," tandasnya komentari UMP 2015. (Dny/Gdn)