Susi Pudjiastuti, Menteri Pertama Berani Moratorium Izin Kapal

Liputan6.com, Jakarta - Gebrakan moratorium (penghentian sementara) izin kapal baru dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sangat diapresiasi sejumlah kalangan termasuk dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KNTA). Hal ini menyusul pengesahan draft aturan moratorium oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

Ketua Umum KNTA, Winarno Tohir memuji perubahan besar mantan CEO Susi Air itu. Dia menganggap Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pertama yang berani membuat terobosan moratorium izin kapal baru.

"Selama ini belum ada (Menteri Kelautan dan Perikanan yang moratorium), baru sekarang. Moratorium izin kan perlu keberanian dan ini adalah tantangan besar, nah Bu Susi berani untuk melakukan itu. Terima kasih," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Selasa (10/11/2014).

Kata Winarno, sejak KKP berdiri belum ada Menterinya yang mengeluarkan aturan moratorium izin kapal baru. Alasannya karena terlalu berisiko. "Mungkin karena nggak mau ambil risiko, karena kan banyak juga yang melakukan bongkar muat di tengah laut," jelasnya.

Dia menilai, kebijakan moratorium izin kapal baru sangat bagus, namun nelayan atau pelaku usaha lokal ingin melihat realisasinya di lapangan. "Apakah masih ada kebobolan atau tidak sesuai harapan. Makanya kita lihat perkembangannya dan langkah lain," tegas Winarno.

Ia menjelaskan, izin-izin kapal selama ini didominasi oleh nelayan besar yang menggunakan kapal berbobot 100 GT. Kapal-kapal itu, tambah dia, memiliki peralatan lengkap tapi digunakan untuk pencurian ikan besar-besaran.

"Izin harus diselektif lagi, karena petugas kita kalah cepat dengan kapal asing. Moratorium juga harus dilengkapi dengan menambah peralatan jaring, dan sebagainya supaya nelayan kecil bisa merdeka termasuk dari penghapusan pungutan yang bagusnya untuk kapal 30 GT ke bawah," tandas dia. (Fik/Ahm)