Sukses

Ganjar Pranowo Diminta Revisi UMK 2015

Ratusan buruh ini tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah meminta Ganjar Pranowo merevisi UMK 2015.

Liputan6.com, Semarang - Perhitungan angka kebutuhan hidup layak (KHL) di 33 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah ditolak oleh ratusan buruh di Semarang. Mereka menggelar unjuk rasa untuk memprotes kebijakan penetapan UMK 2015 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam aksinya mereka memotong lima ayam dan melemparkannya ke halaman kantor Gubernur Jawa Tengah.

Ratusan buruh ini tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah. Protes dilakukan dengan membawa berbagai poster bernada tolak upah murah dan penolakan rencana kenaikan harga BBM subsidi. Selain itu beberapa orang melakukan teatrikal yang menggambarkan kesengsaraan rakyat ketika harga-harga naik.

Bentuk protes juga diwujudkan dengan penyembelihan ayam berwarna putih yang dibawa oleh lima pria. Setelah disembelih, ayam-ayam tersebut dilemparkan melwati gerbang hingga jatuh ke halaman kantor Gubernur Jateng. Bangkai ayam itu kemudian digantung di gerbang.

"Penyembelihan ayam ini simbol penetapan upah yang tidak layak sama saja dengan membunuh buruh," kata Sekretaris DPW Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (11/11/2014).

Dalam kajian Gerbang, Jateng sampai sekarang masih masuk dalam tiga daerah dengan UMK terendah secara nasional. Menurutnya pengusulan UMK dari Bupati atau Walikota kepada  Gubernur masih belum sesuai standart sehingga dianggap merugikan.

"UMK di 33 kabupaten  hanya menggunakan KHL bulan Juli dan September, itu jelas merugikan," kata Nanang.

Sementara itu, Koordinator lapangan, Heru Budi Utomo mengatakan dari draft yang ada UMK Kota Semarang tahun 2015 jika dihitung menggunakan Rapergub tentang KHL berjumlah Rp 1,5 juta, sedangkan saat ini beberapa harga barang sudah terpicu naik karena isu kenaikan harga BBM.

"Gubernur Ganjar segera revisi usulan UMK 2015 Kabupaten Kota di Jateng. Kami menolak rencana kenaikan harga BBM," kata Heru. (Edhie Prayitno Ige/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini