JSS Batal, Bagaimana Nasib Kereta Super Cepat Jakarta-Surabaya?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas belum dapat memastikan realisasi proyek pembangunan kereta super cepat atau shinkansen rute Jakarta-Surabaya di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengatakan, pemerintah belum membahas pembangunan kereta super cepat atau High Speed Railway (HSR) rute Jakarta-Bandung-Surabaya usai pembatalan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

"Kereta super cepat belum dibicarakan, kan masih wacana," papar dia di Jakarta, seperti dikutip Rabu (12/11/2014).

Andrinof pun enggan berkomentar terkait pelaksanaan kereta super cepat apakah masih akan dibantu pemerintah Jepang atau negara lain."Nggak tahu karena masih wacana. Jangan terlalu serius lah, yang sudah fix saja yang mendekati rencana," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II memutuskan untuk membangun kereta api super cepat tanpa terikat dengan Jepang. Skema pembiayaan maupun teknologi untuk kereta cepat ini bisa berasal dari negara lain, tak hanya Jepang. 

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna mengungkapkan, pemerintah Indonesia bakal membuka tender internasional dalam merealisasikan proyek tersebut. 

"Pak Chairul Tanjung (Menko Perekonomian) maunya dibuka saja. Jadi dengan Jepang tidak terikat (untight), harus pakai tender internasional," ujarnya. 

Dengan demikian, pelaksanaan studi kelayakan atau feasibility study (FS), pembiayaan, teknologi dan sebagainya bukan hanya digarap Jepang. Artinya terbuka dikerjakan negara lain. "Teknologinya kereta cepat yang memungkinkan dari Spanyol, Kanada, Jerman, Inggris yang semuanya bagus," katanya. 

Pemerintah Jepang ingin memberikan dana hibah untuk melakukan studi kelayakan kereta api jalur Jakarta-Bandung ini dengan nilai Rp 150 miliar. 

Menurut Dedy, pemerintah Jepang mengalokasikan dana hibah untuk pelaksanaan FS pembangunan kereta cepat selama dua tahun sebesar US$ 15 juta atau Rp 150 miliar. 

"Untuk FS kereta api Jakarta-Bandung saja mereka (Jepang) kasih US$ 15 juta dolar. Jarang-jarang ada yang memberi segitu, biasanya paling US$ 1 juta atau US$ 500 ribu," terangnya. (Fik/Nrm)