Tri Risma Ingin Dana APBN, Ridwan Kamil Keukeuh Gunakan PPP

Liputan6.com, Jakarta - Dalam acara pertemuan U.S-Indonesia Investment Summit, dua walikota muda Indonesia yang sedang menjadi sorotan publik, yakni Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan dua proyek pembangunan transportasi massal.

Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah kota Bandung akan membangun kereta api perkotaan koridor 1 dan 2. Nilai investasi dari proyek ini, sambungnya, sebesar US$ 600 juta atau sekira Rp 6 triliun.

"Mulai hari ini kami tenderkan proyek kereta api ini karena kami akan menggunakan skema kerjasama pemerintah-swasta atau Public Privat Partnership (PPP)," tegas dia di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Dengan pembangunan transportasi massal, kata Ridwan, pihaknya menargetkan perpindahan dari pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik. Dari catatannya, 20 persen penduduk Bandung menggunakan kendaraan roda dua untuk beraktivitas.

Mendengar hal ini, Walikota Surabaya Risma yang memberikan sambutan dihadapan investor AS itu juga memaparkan keinginannya untuk menggarap proyek monorail di Kota Pahlawan itu.

Namun dia memotong paparannya dengan membujuk Ridwan untuk mengalihkan proyek kereta api di Bandung untuk dari skema PPP ke pemerintah pusat saja. Itu artinya, proyek monorail dan kereta api Bandung akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ayo Pak Ridwan jangan pakai PPP, susah. Kita sama-sama dan minta ke Pak Jokowi untuk pakai APBN. Mules saya sudah dua tahun mempersiapkan ini (monorail) tidak selesai-selesai, lama sekali, padahal sudah dipersiapkan sejak 2008," kata dia memecah tawa seisi ruangan.

Menjawab tantangan Risma, Walikota Bandung itu tetap keukeuh mengunakan skema PPP dalam pembangunan kereta api perkotaan sambil memastikan prosesnya berjalan cepat.

"Tetap pakai PPP, tidak apa. Tapi saya lobi Pak Jokowi juga. Jadi PPP jalan, ini (lobi) jalan. Mana saja yang cepat, yang penting hadiah buat warga Bandung lebih cepat," ucap dia.

Ridwan mengaku, jika Jokowi memberi lampu hijau proyek tersebut dibiayai dari APBN, pemkot Bandung akan mengusulkan anggaran setengah dari total nilai proyek.

"Totalnya kan Rp 6 triliun, mungkin kita akan minta setengahnya Rp 3 triliun. Mudah-mudahan Pak Jokowi memahami," paparnya. Bila terealisasi, proyek kereta api perkotaan Bandung akan selesai dalam kurun waktu dua tahun, yakni 2017. (Fik/Gdn)