Batu Bara Jadi Bahan Bakar Utama Pembangkit di Asia Tenggara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menargetkan akan meningkatkan rasio sambungan listrik (elektrifikasi) hingga 99 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, setiap tahunnya pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi minimal tiga persen.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman memperkirakan, kebutuhan listrik hingga 2022 akan mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menambah jumlah pembangkit listrik.

Pemerintah sendiri menargetkan akan membangun pembangkit listrik mencapai 35 ribu mega watt (mw). Untuk mencapai target tersebut, salah satu yang akan menjadi andalan adalah dengan memaksimalkan potensi batu bara.

Menurut Jarman, Indonesia memiliki banyak cadangan pasokan batu bara sehingga lebih layak diperhitungkan untuk dipergunakan.

"Pasokan batu bara yang melimpah sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Diperkirakan hingga 10 tahun ke depan, batu bara akan tetap menjadi pemasok utama bahan bakar pembangkit di Asia Tenggara," ujar Jarman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang harus tetap diperhatikan dalam pemakaian batu bara sebagai bahan bakar pembangkit, yakni keamanan pasokan, keekonomian dan lingkungan. Salah satu yang selalu menjadi sorotan terhadap penggunaan batu bara sebagai bahan bakar terutama adalah faktor lingkungan.

"Ini harus diperhatikan juga, karena batu bara menghasilkan emisi yang cukup besar, karena itu harus dicari dan dikembangkan teknologi untuk mengurangi emisi, sambil menunggu pengembangan energi baru terbarukan" lanjutnya.

Hingga saat ini, rasio elektrifikasi nasional mencapai angka 82 persen atau mengalami peningkatan dari lima tahun sebelumnya yang hanya 65 persen. Sehingga, target rasio elektrifikasi dalam lima tahun ke depan naik hingga 99 persen dinilai masih bisa tercapai.

Untuk memuluskan target tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk memangkas proses perizinan dalam pembangunan pembangkit listrik. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait infrastruktur seperti jalan.

"Kalau infrastruktur jalan terutama di wilayah pelosok sudah dibangun, tentunya akan memudahkan untuk membangun jaringan kelistrikan," tandasnya. (Dny/Ahm)