Wapres JK Janji Tindak Tegas Perusahaan Tambang Bandel

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berjanji akan bertindak lebih tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak mau mengikuti aturan yang berlaku di Tanah Air.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan aturan soal pelarangan ekspor barang tambang mentah yang mulai diberlakukan pada pemerintahan sebelumnya merupakan aturan yang tepat. Pasalnya, Indonesia saat ini membutuhkan nilai tambah bagi produk-produk yang dihasilkan.

"Kita butuh nilai tambah maka harus ada pengolahan. Kita ingin lebih tegas pada siapapun. Kemarin banyak penambang yang tidak mau bikin smelter, kesimpulannya karena mereka tidak mau dikontrol, karena akan ketahuan berapa yang diekspor," ujarnya di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Menurutnya, dengan ketegasan dari pemerintah soal pengolahan di dalam negeri, maka akan banyak hal positif yang bisa didapatkan oleh Indonesia seperti penerimaan yang lebih besar dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.

"Kalau itu dikelola di Indonesia, lebih banyak revenue yang kita dapat dan ada penyerapan tenaga kerja. Ini kita sampaikan kepada siapa saja. Kalau menjalankan aturan dengan tegas akan ada penerimaan negara yang lebih baik," lanjutnya.

Selain itu, menurutnya saat ini sudah bukan saatnya lagi menghitung jumlah barang yang berhasil diekspor berdasarkan berapa banyak kapal yang dibutuhkan untuk mengangkutnya, tetapi berapa besar devisa yang bisa dihasilkan dari ekspor tersebut.

"Bagi pengusaha, jumlah ekspor yang besar yaitu bila ada deretan kapal mengantre menunggu untuk mengangkut. Tapi bagi pemerintah bukan itu, tetap berapa devisa yang masuk, jadi kita bisa mengontrol. Jangan uang tidak masuk tetapi barangnya keluar," tandasnya. (Dny/Ndw)