Menteri BUMN Carikan Jalan Keluar Nasib Merpati

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kecipratan banyak warisan permasalahan yang tak sanggup dituntaskan era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Salah satu permasalahan tersebut adalah penyelamatan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pun harus segera bergerak cepat agar berbagai persoalan yang membelit maskapai penerbangan pelat merah itu tak terkatung-katung. 

Rini mengaku, Kementerian BUMN sedang membahas lebih detail terkait utang Merpati yang terus membengkak hingga mencapai Rp 9,2 triliun saat ini.

"Merpati sedang dibahas lebih detail karena sekarang kondisi keuangannya sudah sangat, sangat jelek," keluhnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/11/2014) malam.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya akan berupaya mencari solusi dari permasalahan pelik Merpati. Mulai dari tunggakan utang ke beberapa perusahaan, pembayaran gaji dan THR karyawan selama hampir setahun dan sebagainya.

"Satu-satunya jalan mencari investor. Sudah ada satu investor yang tertarik, tapi tentu kami jajaki untuk berapa investor," imbuh Rini.

Sekadar informasi, sebelum pensiun, Menteri BUMN, Dahlan Iskan sebulan lalu mengumpulkan 100 calon investor yang ingin menjadi partner dalam Kerjasama Operasi (KSO) dengan Merpati.

Dalam pertemuan itu, Dahlan mengemukakan bahwa upaya menghidupkan Merpati yang paling cepat adalah melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tapi untuk bisa memperoleh keputusan PKPU harus ada perencanaan bagaimana menghidupkan dan mengembangkan Merpati.

"Bahkan ada yang sangat menarik dari rencana calon investor, namun saya tidak bisa begitu saja menunjuk investor tersebut melainkan harus diadakan penawaran terbuka, termasuk seperti yang dilakukan malam ini,"‎ kata Dahlan.

Dahlan menegaskan, pemerintah sangat serius dan tidak pernah rela Merpati mati. Satu-satunya jalan adalah restrukturisasi utang menjadi ekuitas. "Ini saja investor masih harus menyediakan pesawat, membayar gaji karyawan yang tertunggak, membayar asuransi dan menyediakan modal kerja," cetus dia. (Fik/Gdn)