Pemerintah Siapkan 3 Skenario Kenaikan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Nasional, Andrinof Chaniago mengungkapkan, ada tiga skenario terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, yang melibatkan pihak kementerian terkait serta independen. Namun, Andrinof tidak menjelaskan secara rinci skenario tersebut.

"Tidak usah banyak-banyak skenario, kalau kebanyakan nanti bingung. Paling banyak 3 saja, paling kurang dua. Tidak bisa dijawab itu skenario dan bentuk-bentuk simulasinya," terang Andrinof di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

"Secara informal dengan Deputi Gubernur senior. Nanti kita akan bicara yang serius dengan BI (sebagai pihak independen)," tambahnya.

Andrinof juga menyampaikan pihak pemerintah tengah mengkalkulasi ulang berapa kenaikan yang akan ditetapkan. Pengkajian ini dikarenakan adanya penurunan harga minyak dunia mencapai 80 dollar Amerika Serikat per barel.

"Sejak dulu harus dikalkulasi. kalau sedang dikalkulasi ulang, iya. di Bappenas dan Kemenkeu, nanti di satukan, dilaporkan ke Presiden," jelas Andrinof.

Namun, Andrinof memastikan sebelum kenaikan, pemerintah menjamin stabilitas sosial. Hal ini didukung dengan program 3 kartu sakti yang telah diluncurkan Jokowi-JK, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Yang mendesak adalah membangun social safety net, itu dulu. Mendahulukan social safety net, kartu segala macam jalan dulu. Jangan nanti bikin keputusan mengejutkan tapi masyarakat tidak disiapkan," tandas Andrinof Chaniago.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kenaikan harga ini seharusnya sudah dilakukan pada awal bulan ini. Namun ditunda karena memperhatikan pergerakan harga minyak dunia yang mengalami penurunan.

"Itu yang mestinya awal bulan tapi kita tunda karena harga minyak dunia turun jadi US$ 80 per barel," ujar JK di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, Rabu kemarin.

Dia menjelaskan, meski akan menaikan harga BBM, namun subsidi ini tampaknya tidak akan dicabut sepenuhnya. "Itu tetap ada subsidi tapi tidak sebesar ini," kata JK. (Silvanus A/Ahm)