Liputan6.com, Jakarta - Dalam lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan rasio elektrifikasi atau sambungan listrik menjangkau 100 persen penduduk Indonesia. Apakah tantangan ini dapat disanggupi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengungkapkan, saat ini penduduk Indonesia yang sudah ter-cover sambungan listrik baru mencapai 81 persen. Dan pada 2019, lanjutnya Jokowi memasang target rasio elektrifikasi 100 persen.
"Tapi Kementerian ESDM dan PLN nggak menyanggupi 100 persen. Mereka hanya sanggup mengejar 96,5 persen. Nggak mampu kalau sebesar itu," ucap dia kepada wartawan usai acara Media Gathering di Bandung, seperti ditulis Sabtu (15/11/2014).
Lebih jauh dijelaskan Dedy, berkaca pada kondisi di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) juga belum mampu mencapai rasio elektrifikasi secara penuh 100 persen. "Apalagi Indonesia yang banyak daerah pedalaman, pelosok, jadi sangat sulit," tambahnya.
Dari catatannya, produksi atau konsumsi listrik di Indonesia baru 220 megawatt atau 843 kilowatthour (kWh) per kapita. Sementara di AS telah menembus angka 40 ribu kWh per kapita. "Negara ini semakin maju, kebutuhan listrik kWh per kapita nya akan makin tinggi," tegas dia.
Kondisi rasio elektrifikasi tersebut disamakan dengan konsumsi air minum di Tanah Air. Dedy bilang, sebanyak 61 persen penduduk Indonesia sudah menikmati akses air minum. "Tapi belum normal, karena seharusnya bisa minum 120 liter per hari. Ini cuma 50 liter per hari," pungkas dia. (Fik/Ndw)
Kejar Ambisi Jokowi di Kelistrikan, ESDM dan PLN Angkat Tangan
Dalam lima tahun mendatang, Presiden Jokowi menargetkan rasio elektrifikasi atau sambungan listrik menjangkau 100 persen penduduk Indonesia.
Advertisement