Dua Langkah Supaya Tol Laut Jokowi Berhasil

Liputan6.com, Bandung - Program pembangunan tol laut di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bakal sukses apabila melakukan dua hal ini. Pertama, memperdalam laut di sekitar pelabuhan utama dan kedua, pemberian insentif bagi industri kapal laut.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dedy S Priatna mengungkapkan, akan ada enam pelabuhan utama sebagai bagian dari pembangunan 24 pelabuhan di Indonesia.

Enam pelabuhan itu berada di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Sorong. Juga akan ada dua hub pelabuhan internasional yakni Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung.

"Di pelabuhan utama akan menjadi jalur mondar mandir kapal berbobot besar dari 3.000 TeUS, 6.000 TeUS sampai 10 ribu TeUS. Tapi di Indonesia belum ada, karena kapal kita baru berukuran maksimal 1.100 TeUS," ujar Dedy dalam acara Media Gathering di Bandung, seperti ditulis Minggu (16/11/2014).

Belum masuknya kapal-kapal berukuran besar di wilayah Indonesia, diakui dia, karena tidak cukupnya kedalaman laut di sekitar wilayah pelabuhan untuk mereka singgahi.

Menurut Deddy, kedalaman laut di pelabuhan Indonesia hanya mencapai 9 meter sampai 12 meter. Padahal, sambung Dedy, supaya dapat dilalui kapal-kapal besar bobot 10 ribu TeUS, kedalaman laut pelabuhan harus mencapai 20 meter sampai 24 meter.  

"Jadi harus ada pengerukan supaya kedalaman laut pelabuhan bisa 20-24 meter. Serta memperpanjang atau membangun baru dermaga kapal agar kapal besar mampu menambatkan jangkarnya. Ini belum dilakukan studi detil," ucap dia.

Upaya lain, Dedy bilang, pemerintah harus memberi insentif bagi industri kapal dalam negeri untuk wujudkan tol laut. Saat ini, kata Dedy, pelaku usaha lokal masih dikenakan bea masuk 10 persen hingga 15 persen untuk impor komponen kapal serta penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

"Tapi kalau impor kapal nggak ada bea masuk dan PPN. Mau pinjam (modal), bunganya 12 persen sehingga IRR rendah. Jadi harus ada mekanisme membuat bunga rendah, artinya bisa kombinasi pinjam uang dari luar negeri dengan bunga murah dan dari dalam negeri yang punya bunga pasar," pungkas dia. (Fik/Ahm)