Jokowi Tegaskan Kurangi Subsidi Energi di Hadapan Pimpinan G20

Liputan6.com, Brisbane - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pihaknya akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak, sehingga alokasi subsidi digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan para pemimpin dalam pertemuan puncak ke-9 KTT G20, di Brisbane, Australia pada Sabtu 15 November 2014.

Dalam lawatan di panggung internasional ini, Jokowi menegaskan soal pengurangan subsidi energi. Ini juga bagian dari reformasi ekonomi yang berkaitan dengan perizinan, pembebasan lahan dan reformasi anggaran.

"Saya ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur," kata Jokowi seperti dikutip Minggu (16/11/2014).

Jokowi menuturkan, pengalihan dana subsidi itu digunakan untuk pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat.

Di kesempatan di dalam negeri dan luar negeri Presiden Jokowi selalu menyampaikan ingin membangun sektor kemaritiman di Indonesia. Ini yang menjadi agenda utama di pemerintahannya. Untuk membangun infrastruktur di sektor maritim tersebut harus membutuhkan biaya besar. Bila hanya mengandalkan APBN saja tidak cukup.

Jokowi bakal membangun 24 pelabuhan di Indonesia untuk mendukung tol laut. Diharapkan ada 24 pelabuhan yang diperluas dan dibangun selama tiga tahun.

Selain itu, pria kelahiran 21 Juni 1961 ini pernah menyatakan siap tidak populer dengan kebijakannya menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan dalam Munas Keluarga Alumni UGM.

Ia menyayangkan, selama lima tahun terakhir, subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 714 triliun, untuk infrastruktur hanya Rp 577 triliun dan kesehatan Rp 202 triliun.

Di pertemuan G20, Jokowi juga menyampaikan soal membangun infrastruktur sosial yaitu pembangunan kualitas "manusianya". Sebagai tahap awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) telah meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyakarat di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

"Dengan membangun sumber daya manusia yang baik, maka akan tercipta produktivitias dan daya saing nasional lebih tinggi," ujar Jokowi. (Ahm/)