Tugas Berat Faisal Basri Benahi Sektor Migas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berkomitmen untuk mereformasi tata kelola migas. Langkah dilakukan dengan membuat tim reformasi tata kelola migas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini mengumumkan Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Faisal selama ini lebih dikenal sebagai Ekonom.

Untuk melakukan reformasi tata kelola minyak migas, kementerian ESDM membentuk sebuah tim. Hal ini bertujuan untuk memberantas mafia migas yang bersarang di sektor energi, menata ulang kelembagaan supaya bisa bekerja optimal, dan sebagainya.

"Seorang pejuang, ekonom senior yakni Pak Faisal Basri untuk mengetuai tim ini. Terima kasih kesediaan Pak Faisal untuk memimpin tim reformasi tata kelola migas," ucap Menteri ESDM Sudirman Said, Minggu (16/11/2014).

Selama ini Faisal Basri dikenal sebagai ekonom. Pria kelahiran Bandung 6 November 1959 ini pernah bertarung dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017.

Kala itu ia menggandeng Biem Benyamin sebagai calon Wakil Gubernur untuk maju pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen.

Pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak 1981 hingga sekarang menjadi pengajar di almamaternya untuk kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi.

Selain itu, lulusan MA bidang ekonomi dari Vanderbilt University ini juga mengajar di program magister akuntansi, magister manajemen dan program pascasarjana Universitas Indonesia untuk mata kuliah analisis lingkungan bisnis.

Ia pun kini ditunjuk sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Menteri ESDM, Sudirman Said menuturkan ada empat tugas pokok tim reformasi tata kelola migas ini. Pertama, mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu ke hilir.

"Banyak aturan dan kebijakan yang justru memberi peluang kepada mafia migas lebih leluasa. Makanya kita mau kaji lebih jauh supaya praktik mafia migas tidak tumbuh subur," kata dia dalam Konferensi Pers di kantor Kementerian ESDM.

Tugas kedua, sambung Sudirman, adalah menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien.

Ketiga, lebih jauh menurut Sudirman, mempercepat revisi Undang-undang Migas dan memastikan seluruh subtansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.

"Tugas keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente yang memiliki kedekatan dan pengaruh terhadap pejabat ," tegas dia.

Seperti slogan Presiden Jokowi di kabinetnya yaitu kerja, kerja, dan kerja maka selamat bekerja untuk Faisal Basri.(Fik/Ahm)