Liputan6.com, Jakarta - Tak hanya partai di luar pemerintah yang mengecam dan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Kristiawanto pun ikut mengkritik kebijakan tersebut, padahal Hanura menjadi salah satu partai pengusung Jokowi saat Pilpres 9 Juli 2014.
Kristiawanto menyatakan, pemerintahan Jokowi harusnya mempersiapkan alternatif terlebih dahulu dan tidak terburu-buru menaikkan BBM. Menurut dia, kenaikan harga BBM dampaknya sangat luas, rakyat kecil yang akan jadi korban secara langsung.
"Karena pasti akan berimbas pada naiknya sembako dan lain-lain. Kemudian melihat situasi politik masih sangat dinamis dan labil hal ini akan berdampak juga pada iklim investasi," kata Kristiawanto melalui pesan elektroniknya, Jakarta, seperti dikutip Selasa (18/11/2014).
Dia menilai, seharusnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu mendengarkan pandangan wakil rakyat dan langsung bertanya kepada rakyat di lapangan.
"Kalau perlu Presiden blusukan tanya langsung pada rakyat bagaimana suara hati nurani rakyat jika harga BBM naik? Ciri khas sekaligus strategi blusukan Jokowi harusnya digunakan dalam mengambil kebijakan yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat," beber dia.
Lebih jauh ia mengatakan, kenyataan pahit harus dirasakan rakyat Indonesia di awal pemerintahan Jokowi. Bahkan menurut Kristiawanto, pemerintahan Jokowi sama saja dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingat hanya mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM untuk benahi sektor minyak dan gas.
Baca Juga
"Ini awal yang pahit, Presiden harusnya kreatif. Kalau hanya naikkan BBM tidak ada beda dengan Presiden sebelumnya," tutur Kristiawanto.(Taufiqur R/Ahm)
Advertisement