Seleksi Direksi Pertamina Diusul Diuji Publik

Liputan6.com, Jakarta - Sejak awal, pemerintah dinilai seharusnya memanfaatkan lembaga independen dan transparan dalam proses seleksi direksi PT Pertamina (persero).

Bahkan diusulkan untuk melakukan lelang secara terbuka, akan terlihat siapa yang pantas dan diuji publik sebagai orang nomor satu di Pertamina.

"Sebaiknya pemerintah menggunakan konsultan dari universitas untuk rekrutmen dan melakukan uji fit and proper jajaran direksi dan Dirut Pertamina. Masih banyak lembaga rekrutmen yang lebih bagus dari PT DDI, seperti lembaga PPM atau lembaga assesment dari Universitas Indonesia. Saya melihat lebih bagus prosesnya di sana," ujar Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Dia menilai hal ini untuk menghindari kecurigaan. Pemerintah melalui Kementerian BUMN dinilai sebaiknya tidak memaksakan menggunakan pihak yang diragukan banyak pihak seperti PT DDI.

"Untuk memilih jajaran dirut dan direksi PT Pertamina yang terpenting adalah netralitas dan tidak menggundang fitnah," jelas dia.

Menurutnya, pemilihan jajaran direksi dan dirut Pertamina memerlukan tranparansi dan bebas kepentingan kelompok tertentu. Hal ini terkait kepercayaan investor di sektor migas.

"Yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan investor dan masyarakat terkait posisi kredibilitas yang dicari, yaitu Dirut Pertamina," tegasnya.

Pihaknya mendorong untuk melakukan lelang secara terbuka, akan terlihat siapa yang pantas dan diuji publik.

Masyarakat akan menyoroti lebih dahulu terkait kapabilitas, rekam jejak, independensi calon pejabat yang akan ditunjuk.

"Jokowi tidak akan mengambil orang-orang lama, seperti mantan pejabat lama seperti Ari Soemarno karena akan ada konflik dalam tujuan awal untuk membersikan migas dari mafia," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean menilai ada upaya untuk menguasai sektor migas pada proses seleksi direksi Pertamina. Sebab itu proses seleksi dengan melibatkan pihak ketiga yang meragukan harus dihentikan,

"Presiden Jokowi harus gunakan haknya menolak semua calon yang sdh di uji oleh PT DDI, ini sangat penting dan mutlak dilakukan. Kenapa ini sgt penting utk dihentikan dan di evaluasi?," kata dia. (Pew/Nrm)