Top 5 Bisnis: Proyek Infrastruktur Jokowi Jadi Hits

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membangun 15 kawasan industri di dalam dan luar Jawa senilai Rp 47,671 triliun menjadi informasi yang paling memikat hati masyarakat.

Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun di 15 kawasan industri oleh pemerintah yaitu pembangunan bandar udara (bandara), jalan, kereta api, dan sumber daya air.

Tak hanya itu informasi mengenai cara Jokowi mengatasi krisis listrik yang mengancam Indonesia pada 2018, serta penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta juga menjadi berita paling dicari pembaca.

Lengkapnya berikut lima berita terpopuler dari kanal bisnis liputan6.com, Minggu (23/11/2014)

1. Bangun Infrastruktur 15 Area Industri, Jokowi Butuh Rp 47 Triliun.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menghitung Presiden Jokowi membutuhkan anggaran infrastruktur untuk mendukung 15 kawasan industri tersebut sebesar Rp 47,671 triliun.

Berdasarkan data Bappenas, angka ini terdiri dari pembangunan bandara dengan nilai investasi Rp 8,2 triliun, jalan senilai Rp 8,07 triliun, kereta api Rp 2,3 triliun, ketenagalistrikan Rp 10,5 trilin, pelabuhan Rp 17,6 triliun dan sumber daya air Rp 939 miliar.

2. Proyek Besar Jokowi buat Atasi Krisis Listrik di Indonesia

Pemerintah akan terus menggenjot proyek pembangkit guna mengatasi krisis listrik yang menghantui Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Proyek tersebut antara lain, mempercepat penyelesaian beberapa pembangkit listrik 10.000 MW, di mana yang belum selesai sekitar 2.191 MW.

3. Daftar Negara Paling Banyak Bertransaksi Non Tunai

Model pembayaran tanpa uang tunai atau non-tunai memang telah diterapkan di banyak negara sejak bertahun-tahun yang lalu.

Bahkan, kecanggihan teknologi membuat berbagai alat pembayaran non tunai baru mulai bermunculan. Kini, alat transaksi non tunai tak sekedar kartu kredit dan debit tapi masih banyak lainnya.

4. Pengusaha Minta Ahok Tak Persulit Proses Penangguhan UMP

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan akan menolak permintaan pengusaha soal penangguhan pembayaran UMP 2015.

Namun Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta yang juga Anggota Dewan Pangupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha Sarman Simanjorang mengatakan penangguhan pembayaran UMP tersebut merupakan hak dari pengusaha sehingga tidak bisa ditolak begitu saja.

5. BBM Naik, Pengusaha Diimbau Tambah Uang Transportasi Buruh

Meski belum memasukkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam perhitungan Upah Minimum  Provinsi (UMP) 2015, namun pengusaha khususnya di wilayah DKI Jakarta akan memasukan kenaikan ini sebagai pertimbangan menambah tunjangan transportasi bagi buruhnya. (Ndw)