Melongok Tol Laut Jokowi, Modal RI Jadi Poros Maritim Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merinci secara detail pembangunan tol laut selama lima tahun ke depan dalam mendukung poros maritim dunia. Kebutuhan investasi dari proyek tersebut mencapai hampir Rp 700 triliun.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menyebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah proyek yang akan menyokong ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia lewat konsep tol laut.

Dalam catatannya yang diterima Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Senin (24/11/2014), proyek-proyek tersebut, dijelaskan dia, antara lain, pertama, pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer serta lahannya. Nilai investasi program ini sebesar Rp 243,69 triliun.

Adapun 24 pelabuhan itu, yakni Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang.

Ada pula, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.

Proyek kedua, short sea shipping seperti pengadaan kapal, pelabuhan sumur, Bojanegara, Kenal, Pacitan dan Cirebon dengan kebutuhan anggaran Rp 7,50 triliun. Proyek ketiga, fasilitas kargo umum dan bulk sebagai rencana induk pelabuhan nasional. Anggaran yang diperlukan sebesar Rp 40,61 triliun.

Dedy menambahkan, proyek keempat, pengembangan pelabuhan non komersial sebanyak 1.481 pelabuhan dengan total nilai investasi Rp 198,10 triliun. Proyek kelima, pengembangan pelabuhan komersial lainnya sebanyak 83 pelabuhan senilai Rp 41,50 triliun.

Proyek keenam, transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan dengan membangun akses jalan, kereta pelabuhan, kereta pesisir senilai Rp 50 triliun. Proyek ketujuh, revitalisasi industri galangan kapal. Ada 12 galangan kapal secara menyeluruh dengan investasi sebesar Rp 10,80 triliun.

Dedy pun mengaku, proyek kedelapan, pengadaan kapal untuk lima tahun ke depan seperti kapal kontainer, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker dan kapal rakyat. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp 101,74 triliun. Serta pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan kelas V senilai Rp 6,04 triliun sebagai proyek kesembilan.

"Jadi total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 699,99 triliun. Angka ini masih kecil dari hitung-hitungan Presiden yang sebesar Rp 780 triliun ," ujar Dedy.

Diskusi bersama pakar

Konsep tol laut ini, katanya, sudah didiskusikan dengan seluruh ahli maupun pakar kelautan. "Nanti anggarannya bukan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta," cetus dia.

Diakui Dedy, konsep tol laut harus diikuti dengan kerangka regulasi yang memadai. Ada enam kerangka aturan yang sudah disusun, antara lain, penyediaan fasilitas kredit lunak untuk pengadaan kapal nasional, pembiyaan melalui Dana Alokasi Khusus untuk pengadaan kapal pelayaran rakyat.

Aturan lainnya, penyesuaian peraturan bebas bea masuk, PPN, PPh industri galangan kapal dan industri penunjangnya, aturan yang lebih fleksibel tentang jaminan penjaminan bank dengan menggunakan kapal. Serta peningkatan tingkat kandungan dalam negeri industri kapal nasional (kapal baru) sebesar 40 persen.

"Juga ada penyesuaian Permenhub 7/2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasisifkasi untuk menekan biaya pembangunan kapal," pungkas Dedy. (Fik/Ndw)