Penetapan Anggaran Berdasarkan Negosiasi Tak Bakal Disetujui

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) , Yuddy Chrisnandi mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, anggaran pemerintah hanya diberikan kepada instansi yang memiliki sasaran strategis sesuai prioritas pemerintah.

“Bukan berdasarkan hasil negosiasi atau kolusi dan nepotisme,” tegas nya ketika membuka Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah (Forkompanda) dan Bimbingan Teknis Penerapan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN), Bandung, Senin (24/11/2014).

Menurut Yuddy, selama ini pengelolaan sumber daya keuangan negara masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan, sejak tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. “Penetapan besaran anggaran lebih banyak didasari pada bagi-bagi kue semata,” imbuh Yuddy.

Adapun pertanggungjawaban penggunaan anggaran, imbuhnya, hanya berfokus pada kemana uang itu dibelanjakan, tanpa dikaitkan dengan manfaat yang dihasilkan.

Akibatnya, banyak sekali dana-dana yang dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era pemerintahan Joko Widodo saat ini, Yuddy melanjutkan, prioritas program dan kegiatan strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan apa yang dibutuhkan masyakarat. Dari situ ditetapkan sasaran strategis instansi masing-masing, dengan ukuran kinerja yang jelas.

Yuddy Chrisnandi melanjutkan, ukuran prestasi kerja instansi penyelenggara negara tidak lagi dilihat dari besarnya penyerapan anggaran, akan tetapi  dari kemampuan mereka melakukan penghematan atau efisiensi anggaran tanpa mengurangi produktivitas target kerja yang ditentukan. (Ndw/Gdn)