Krisis Listrik Terjadi Gara-gara Pemerintah Salah Strategi

Liputan6.com, Jakarta - Ancaman krisis listrik yang terjadi di luar wilayah Jawa disebabkan oleh kebijakan pemerintah terdahulu dalam pembangunan sistem kelistrikan di Indonesia.

Pengamat kelistrikan dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan, kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik belum menunjang.

"kebijakan energi tidak menunjang,  pengadaannya jadi ini kesalahan kebijakan dalam pembangunan pembangkitan listrik di Indonesia, ini kesalahan pemerintah dan PLN bagi operator yang tidak mampu mengikuti kebutuhan energi kita," kata Iwa saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (27/11/2014).

Dengan begitu, pembangunan pembangkitan listrik tidak merata. Ia menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa pemerintah membangun pembangkit berkapasitas besar.

"Itu masalah kebijakan, karena pembangunan itu pembangkit listrik PLTU yang besar di Jawa," ungkap Iwa.

Sementara, di daerah luar Jawa pembangunan pembangkitnya dengan kapasitas kecil dan menggunakan energi minyak. Padahal, pertumbuhan listrik di luar Jawa tinggi.

"Sementara daerah diesel dengan sekala kecil pertama pertumbuhan di Jawa sudah bisa diprediksi pembangunanya lebih mudah, sedangkan pembangunannya kecepatan lebih tinggi di luar jawa," pungkasnya.

Direktur Operasional Jawa Bali PT PLN (Persero) Ngurah Adnyana sebelumnya menyatakan, hanya Jawa Bali yang terbebas dari ancaman krisis listrik. Pasalnya, sebuah wilayah yang dinyatakan aman dari kekurangan pasokan listrik jika cadangannya lebih 30 persen dari kebutuhan.

Menurut Adyana, saat ini wilayah yang memiliki cadangan listrik sebesar 30 persen hanya Jawa dan Bali. Sedangkan wilayah lain cadangan listriknya masih di bawah 30 persen.

" Sekarang itu cuma Jawa Bali, yang lainnya belum, ada yang baru 20 persen," pungkasnya. (Pew/Ndw)