Gubernur Riau Bantah Bakal Ada Pencabutan Izin Perusahaan

Helikopter menjatuhkan air di atas lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Pelalawan, Riau. Dephut mengirim helikopter Mabes Polri untuk menanggulangi kebakaran lahan dan hutan.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur‎ Riau Riau Arsyadjuliandi Rachman membantah terkait akan ada pencabutan izin perusahaan yang mengkonversi lahan gambut sebagai pemicu ‎kebakaran lahan yang kerap terjadi di Riau.

Dijelaskann oleh pria yang akrab dipanggil Andi Rachman tersebut, dalam blusukan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Riau, tidak ada perintah untuk melakukan pencabutan izin ke seluruh perusahaan itu.

‎"Tidak ada (izin) yang dicabut, saat itu beliau hanya menyoroti tanaman sagu, itu yang menjadi concern beliau kedepannya," kata Andi dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2014).

‎Andi menambahkan presiden blusukan karena ingin mengetahui masalah kebakaran dan ingin bertemu masyarakat di lokasi bekas kebakaran lahan di Kepulauan Meranti.

Selama peninjauan itu, dijelaskan Andi, presiden justru memberi perhatian pada tanaman sagu yang sudah turun temurun ditanam masyarakat Meranti.

"Sagu seperti pangan bagi mereka. Supaya tanaman yang turun-temurun ini supaya dipertahankan," ujarnya.

‎Mengenai perusahaan yang telah mengkonversi lahan gambut menjadi pola monokultur, Andi menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo hanya akan meninjau ulang perizinan perusahaan yang mengonversi lahan gambut menjadi pola monokultur yang berpotensi merusak ekosistem.

Menurut Jokowi, saat memantau langsung ke lapangan di Riau, ia telah menemukan adanya lahan sagu yang rusak karena terdampak pola penanaman monokultur.

"Beliau juga menyatakan bahwa hijaunya hutan yang dilihat dari udara, mesti dilihat apakah karena hutan hujan tropis yang beragam atau karena hutan akibat pola monokultur atau satu jenis tanaman saja," pungkas Andi.

Diketahui sebelumnya, usai kunjungan Jokowi ke Riau sempat diberitakan di media dimana Jokowi telah memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan tersebut demi mencegah terjadinya kembali kebakaran lahan dan hutan yang dipicu konversi lahan gambut ke pola monokultur. (Yas/Gdn)