Dahlan Anggap Wajar Penolakan Terhadap Dwi Soetjipto

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menganggap wajar penolakan yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap penunjukan Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama baru PT Pertamina (Persero).

Dahlan pun membela Dwi. menurutnya, tak masalah sosok yang memimpin Pertamina bukan orang yang berasal dari sektor minyak dan gas (migas) asalkan para pembantunya menguasai secara penuh sektor tersebut.

""Ya wajar ada penolakan. Menteri ESDM juga kan bukan dari kalangan energi, yang penting siapa yang membantunya" kata Dahlan ketika ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Dahlan pun juga mendukung langkah Menteri BUMN, Rini Soemarno yang menciutkan jumlah direksi. Menurut Dahlan, pemangkasan jumlah direksi tersebut dipastikan tidak akan menjadi masalah bagi Dwi‎.

‎"Tidak apa-apa, yang penting pelaksanaannya lebih banyak kan, supaya pengambilan keputusannya lebih cepat," tegasnya.

Bahkan menurut Dahlan Iskan, sebaiknya perusahaan-perusahaan lain juga memangkas jumlah direkturnya termasuk PT Semen Indonesia, perusahaan yang sebelumnya dipimpin oleh Dwi Soetjipto.

"Ya semennya yang kebanyakan. Organisasi itu kan tergantung bagaimana desainnya, bisa saja kecil di atas, nanti agak gemuk di tengah nanti agak gemuk lagi di bawah, bisa begitu, tergantung lah," paparnya.

Direktur IPI Karyono Wibowo menilai terpilihnya Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina menyisakan masalah di tengah publik yang menginginkan Pertamina menjadi lebih baik.

Menurut dia, ada beberapa alasan penolakan dirut Pertamina yang menarik perhatian massa.

"Pertama, sosok Dwi Soetjipto bukan orang yg ahli si sektor Migas. Kedua, proses seleksi, cenderung tertutup dan sarat kepentingan kelompok tertentu. Diduga kuat ada kepentingan grup Rini Soemarno bermain di balik seleksi dirut Pertamina," ujar Karyono dalam keterangan resminya.

Ketiga, lanjutnya, proses seleksi dirut Pertamina mengabaikan spirit tata kelola perusahaan yang baik dan bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik karena tidak melibatkan lembaga seperti PPATK dan KPK.

Kecurigaan keterlibatan kelompok tertentu dikatakan terlihat ketika tak satupun direksi lama yang disisakan menjadi direksi pertamina yang baru.

Hal itu mengindikasikan upaya pembersihan tubuh pertamina untuk memutus mata rantai mafia migas atau sekedar menggantikan pemain lama dengan pemain baru.

"Dari postur direksi pertamina yang baru, terdapat Arif Budiman yang sebelumnya pernah menjabat dirut McKinsey.  Padahal McKinsey konsultan asing yang mengubah Pertamina menjadi persero," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan menteri BUMN hanya menggeser pemain lama ke pemain baru. Walaupun belum jelas terbukti, jika dilihat dari irisan-irisan kepentingan, tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi.

Bahkan sebelumnya, Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) siap mengepung Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto apabila tak sanggup menunjukkan kinerja cemerlang dalam waktu 100 hari ke depan.

Demikian penegasan dari Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendy Hutabarat dalam Diskusi Prospek Migas Nasional di Bawah Direksi Baru Pertamina, Jakarta, Minggu (30/11/2014).

"Biarpun sudah sepuh, kami akan demo beliau (Dwi) bila catatan ini dilanggar. Menuntut Dwi mundur dari jabatannya," tegas dia. (Yas/Gdn)