BBM Naik, Utang Pemerintahan Jokowi Berkurang pada 2015

Liputan6.com, Jakarta - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai dapat memperkecil kebutuhan pembiayaan anggaran tahun depan. Lantaran  ada uang penghematan sebesar Rp 120 triliun dari kebijakan tersebut.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, untuk rencana pembiayaan 2015, sementara ini masih menggunakan target APBN 2015.

"Dengan penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan target defisit APBN-P 2015 yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan target pembiayaan dari surat berharga negara (SBN)," ungkap dia di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).  
 
Dari catatan DJPU, defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp 245,9 triliun atau 2,2 persen dari Gross Domestik Produk (GDP).

Kebutuhan pembiayaan tahun depan sebesar Rp 254,9 triliun atau 2,3 persen terhadap GDP. Kebutuhan tersebut rencananya ditutupi dari penerbitan surat utang pemerintah Rp 277 triliun dan pinjaman Rp 22,2 triliun. Sementara kenaikan harga BBM akan menyumbang penghematan sekira Rp 110 triliun-Rp 140 triliun dalam APBN 2015.

Namun demikian, Bambang mengatakan, salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah di 2015 dari sisi pembiayaan adalah terkait risiko peningkatan suku bunga The Fed.

"Peningkatan suku bunga acuan dapat mempengaruhi tingkat suku bunga global dan pada akhirnya dapat meningkatkan cost of fund pemerintah," terangnya.(Fik/Ahm)