Pelayanan Publik Masih Buruk, Menteri Susi Salahkan Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai bobroknya standar pelayanan publik di instansi pemerintahan disebabkan oleh sistem birokrasi yang buruk.

"Pelayanan publik merupakan upaya yang tidak dapat dipisahkan untuk ciptakan pemerintahan yang baik. Selama ini sistem birokrasi penyebabnya (pelayanan publik bobrok)," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2014).

Dia mengatakan, dalam memberikan pelayanan publik, pejabat pemerintahan terlalu mengikuti budaya birokrasi yang buruk. Sehingga pelayanan yang diterima oleh masyarakat pun tidak sesuai harapan.

"Mayoritas pejabat masih memiliki etika birokratik yang kuat dalam pelayanan publik. Sehingga belum menempatkan masyarakat sebagai pelayanan bersama," lanjutnya.

Susi menyatakan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik memang sudah menjadi kewajiban pemerintah kepada warga negaranya. Oleh sebab itu, pelayanan publik dalam berbagai sektor harus terus ditingkatkan.

"Upaya ini (pelayanan publik) untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan utilitas. Sinergi antara lembaga harus terus ditingkatkan, masyarakat pun harus mendukung," tandas dia. (Dny/nrm)