Menteri Susi Imbau Stop Makan Kepiting Bertelur

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melayangkan surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah atau Gubernur di seluruh Provinsi Indonesia supaya mengkampanyekan anti makan kepiting dan lobster bertelur. 

 

Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja mengatakan agar para Gubernur dapat menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda). 

 

"Kita kampanyekan, minta dukungan dari daerah. Jadi mereka bukan cuma dapat bantuan tapi juga bisa membantu kampanye demi kelestarian laut dan keberlangsungan hidup ikan," ujar dia saat acara Musrenbang Regional, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/12/2014).  

 

Dalam surat edaran tersebut, kata Sjarif, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti mendesak pemerintah daerah untuk menggaungkan kampanye larangan penebangan mangrove, larangan penggunaan barang berbahaya ketika melaut, ukuran jaring, hingga stop makan kepiting dan lobster betina yang sedang bertelur. 

 

"Kepiting dan lobster bertelur jangan diambil, dijual dan dikonsumsi. Karena nggak memakan itu, berarti menyelamatkan 5 ton kepiting (anak kepiting dan lobster). Jadi penjualan juga harus distop," papar dia. 

 

Program kelautan dan perikanan ke depan, menurut Sjarif, akan menerapkan sistem rantai mesin es kecil (coldstorage) atau membangun sentra perikanan setiap 300 kilometer. "Akan dibangun di setiap pinggir pantai dari Sabang sampai Merauke," ucapnya. 

 

Paska kebijakan moratorium kapal asing, lanjutnya, berdampak positif terhadap jumlah pertumbuhan hasil tangkapan ikan. Pemerintah pusat membutuhkan dukungan Gubernur dan para nelayan untuk melaporkan keberadaan kapal asing yang mengeruk hasil laut di perairan Indonesia. 

 

"Harus di musim paceklik ini, pasokan ikan nggak banyak tapi sekarang melimpah dan memberikan sumbangan deflasi. Diharapkan dengan sistem ini, nelayan bisa melaut dan pelabuhan akan ramai. Jadi intervesi pasar ikan, jangan pakai tengkulak," terang dia. (Fik/Nrm)