Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memastikan telah menyetujui tambahan anggaran di 2015 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Tambahan anggaran itu sekira di bawah Rp 10 triliun.
"Ya itu tambahan anggaran untuk program prioritas di KKP," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Lebih jauh katanya, tambahan anggaran untuk KKP kurang dari Rp 10 triliun pada 2015. Alokasinya digunakan untuk menyelesaikan atau membenahi pelabuhan-pelabuhan perikanan.
"Nilainya nggak sampai (Rp 10 triliun). Sebagai contoh kebutuhan anggaran pelabuhan perikanan Cikidang sebesar Rp 23 miliar, Cisolok Rp 48 miliar, di Garut senilai Rp 120 miliar. Jadi pelabuhan perikanan dimaksimalkan," tegas dia.
Indroyono menegaskan, pengalokasian tambahan anggaran untuk KKP bukan semata-mata karena Menteri Susi telah berhasil menyumbang deflasi pada November 2014 di komoditas perikanan. Atau bahkan keberhasilannya menggenjot produksi ikan lewat moratorium izin kapal asing dan tindakan tegas pencurian ikan ilegal.
"Ya mungkin juga (karena keberhasilannya), tapi yang pasti itu program prioritas di KKP jadi dapat tambahan anggaran," paparnya.
Dengan demikian, dia menampik jika KKP dianak emaskan dibanding Kementerian lain di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman. Kementerian lain pun, kata Indroyono berhak meminta hal yang sama yakni tambahan anggaran apabila tersedia anggaran negaranya.
"Nggak juga (anak emas). Boleh saja, kalau ada duitnya," tandas dia. (FIk/Ndw)
Menko Maritim Bantah Anak Emaskan Menteri Susi
Menko Maritim Indroyono Soesilo menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Advertisement