Pemerintah Targetkan Swasembada Kedelai di 2017

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan swasembada pangan untuk padi, jagung dan kedelai terjadi 1 sampai 3 tahun ke depan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menuturkan, pemerintah telah membuat target untuk masing-masing komoditas tersebut.

"Untuk padi yang harus kami produksi untuk bisa mencapai swasembada 73 juta ton. Insya Allah 2015 Departemen Pertanian targetkan 73 juta ton. Mudah-mudahan hal ini bisa tercapai kami sudah tanda tangan surat edaran bersama. Kemudian jagung rencananya kami targetkan 20 juta ton pada 2016. Kedelai yang agak berat. Insya Allah 3 tahun baru kita mencapai swasembada," kata Amran di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Surat Edaran yang dimaksud adalah kewenangan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pengadaan bibit dan perbaikan tersier. Surat edaran itu ditandatangani oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Ada 3 BUMN yang sudah ditunjuk, yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk dan PT Pertami. Amran juga mengatakan kementeriannya memiliki program Optimalisasi. Program itu menyediakan 500 ribu hektar lahan untuk digarap, juga menyediakan pupuk dan benih. Semua itu diberikan secara gratis.

"Jadi untuk menguatkan petani-petani terutama petani yang indeks pertanahannya baru satu kali tanam pertahun. Nah itu bentuk bantuan," tuturnya.

Terkait harga bibit, karena penunjukan langsung, maka pemerintah yang menentukan harga tersebut. Pihak yang berwenang menentukan adalah Kementerian Pertanian bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Mereka mengaku telah terjun ke 13 provinsi. "Harga disesuaikan di wilayah masing-masing," tegasnya.

Sementara itu, soal irigasi Amran mengatakan pemerintah perlu turun tangan untuk menyelesaikan 3 juta hektar lahan dalam kurun waktu 3 tahun.

"Khusus tersier, tersier yang rusak di Indonesia 52 persen, kurang lebih 3 juta hektar. Kami programkan menyelesaikan 1 juta hektar per tahun. Insya Allah pada 2015 ini kami akan mulai pada Januari," tandas Amran. (Silvanus Alvin/Gdn)