Uang Hasil Kenaikan BBM Dialihkan ke Program Prioritas Jokowi

Liputan6.com, Jakarta- Pemerintah akan merealokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk merealisasikan program-program prioritas pada Kementerian dan Lembaga (K/L). K/L diminta meningkatkan penyerapan belanja modal tahun depan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Selasa (16/12/2014), pemerintah telah menggelar rapat koordinasi revisi APBN 2015 selama tiga jam. Rapat tersebut membahas mengenai penghematan subsidi BBM dan pengalihannya terhadap program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah masih menyusun APBN Perubahan tahun anggaran 2015 yang fokus merealokasikan subsidi BBM dari non produktif ke sektor produktif.

"Sektor produktifnya untuk membangun infrastruktur pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, energi, kelautan yang akan mendapat prioritas di APBN-P 2015," ujar dia usai Rakor Revisi APBN 2015 di kantornya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, pemerintah memperoleh tambahan ruang fiskal dari kenaikan harga BBM subsidi dan penerimaan negara. Anggaran tersebut akan digunakan untuk proyek prioritas Presiden.

"Makanya kita diskusikan dengan menteri-menteri karena harus mendalam. Karena pengalaman pemerintah dalam penyerapan belanja modal sangat kurang dari 80 persen," terangnya.

Padahal, lanjut dia, beberapa K/L akan mengantongi anggaran tambahan di APBN-P 2015 pada pos belanja modal sehingga bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan.

"Tahun depan kondisinya sangat berat, maka dari itu kita akan bertumpu pada investasi pemerintah. Jadi penyerapan belanja modal harus lebih baik dari sebelumnya," tegas dia.

Kendala dalam realisasi belanja modal, tambah Bambang, pengadaan proyek, lahan dan kemampuan kontraktor dalam negeri untuk menggarap proyek-proyek pemerintah. Dalam membangun proyek, pemerintah membutuhkan pihak ketiga atau kontraktor sebagai pelaksana.

"Kalau mau bikin irigasi pertanian, butuh kontraktor atau pihak ketiga. Nah apakah sanggup kontraktor benar-benar seperti yang diharapkan supaya belanja lebih produktif dan efektif," pungkas dia. (Fik/Ndw)