Negara Bakal Danai Proyek Pelabuhan di Indonesia Timur

Liputan6.com, Jakarta - Pemeirntah menyatakan pembangunan 24 pelabuhan di Indonesia tidak seluruhnya menggunakan anggaran negara. Ada beberapa pelabuhan yang akan dibiayai oleh pihak swasta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengungkapkan, pemerintah akan turun tangan mendanai proyek pembangunan pelabuhan yang kurang diminati swasta.

"Belum tentu swasta semua. Kalau di daerah yang tidak visible buat swasta, pemerintah yang turun. Kalau itu bisa dikerjakan swasta, ya kami kerja sama," tutur dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Andrinof mengatakan, pelabuhan laut yang akan didanai pemerintah umumnya di daerah Indonesia Timur, seperti Papua dan lainnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) kemarin (18/12/2014) menunjukkan keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk mewujudkan agenda prioritas dan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

"Jadi kita harus sama komitmennya. Makanya ini kami meninjau proyek-proyek yang sudah disiapkan, yang sudah diputuskan dan sudah jalan," tegasnya.

Semua proyek infrastruktur prioritas yang belum terdaftar, menurut Andrinof, harus disempurnakan dalam Rancangan RPJMN 2015-2019.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna membeberkan bahwa pemerintah akan membangun atau mengembangkan 24 pelabuhan di Indonesia, antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang.

Ada pula, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.

"Cuma Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan," ucap Dedy.

Dari 24 pelabuhan itu, sambung dia, terbagi dua hub internasional yaitu Kuala Tanjung dan Bitung yang akan menjadi'ruang tamu' bagi kapal-kapal asing dari berbagai negara. (Fik/Gdn)