Putri Presiden Tak Lulus Tes CPNS, Ini Kata MenPAN-RB

Liputan6.com, Jakarta - Hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu kembali menjadi pembicaraan berbagai pihak. Kalau menjelang pengumuman di awal pekan lalu ada sementara kalangan yang menghembuskan rumor Kahiyang akan diluluskan, kini masyarakat dapat menyaksikan  tidak ada hak istimewa dalam tes CPNS.

Dalam pengumuman hasil seleksi CPNS Pemerintah Kota Surakarta tidak muncul nama Kahiyang Ayu. Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyampaikan  tanggapannya, putri seorang presiden saja bisa kandas menjadi CPNS atau Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) karena proses seleksi yang begitu ketat, objektif dan transparan.

Namun di balik semua itu, peristiwa tersebut bisa dijadikan contoh kongkrit keteladanan Presiden Jokowi bagi seluruh bangsa Indoensia, termasuk para pejabat, "Putri Presiden saja tidak lulus, dan Presiden tidak membantunya, " ujar Yuddy di sela-sela blusukkannya meninjau pelayanan publik di Purwakarta, Jumat (19/12/2014).

Yuddy menambahkan, kenyataan itu juga menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia yang tengah gencar melaksanakan reformasi birokrasi. Generasi muda yang ingin menjadi pegawai ASN harus memiliki kemampuan, setidaknya untuk melampaui passing grade dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Melalui cara dan mekanisme ini, pegawai ASN ke depan akan diisi oleh putra-putri terbaik bangsa. "Mereka masing-masing memiliki  hak yang sama, tak perduli anak petani, anak presiden, anak menteri, semuanya punya hak yang sama. Ini sekaligus mengingatkan para birokrat untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam proses seleksi CPNS," tegas Yuddy.

Yuddy juga menambahkan, untuk seleksi CPNS tahun 2014 ini,  pihaknya telah melarang Tes Kompetensi Bidang (TKB) untuk sejumlah instansi dan pemerintah daerah yang baru menyelesaikan TKD pada 20 November 2014. Selain untuk alasan efisiensi dan keterbatasan waktu, hal itu tidak lepas dari banyaknya  masukan bahwa pelaksanaan TKB menjadi celah bagi beberapa oknum untuk bermain dan menyalahgunakan wewenang.

Sejak semula, Yuddy berkomitmen untuk menghilangkan KKN dalam seleksi CPNS, dan dengan tegas menolak kebiasaan titip menitip seperti yang dulu lazim terjadi.