Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah kementerian menggelar rapat koordinasi tindak lanjut Program Pengembangan Industri Galangan Kapal di Ruang Cendrawasih, Kantor Kementerian Perindustrian.
Rapat yang dimulai pukul 16.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo serta dihadiri oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan perwakilan dari Kementerian Perhubungan.
Plt Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, poin-poin yang akan dibahas dalam rapat kali ini yaitu tindak lanjut pemberian insentif bagi industri galangan kapal yang telah diusulkan dalam rapat sebelumnya.
"Akan kami bahas insentif fiskal dan non fiskal, apa saja di sini yang bisa dibebaskan," ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014).
Dia menjelaskan, sejauh ini pemberian insentif yang telah disetujui bersama yaitu pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal.
"Nanti akan ada tanggapan dari Menteri Keuangan soal insentif-insentif itu. Sejauh ini yang oke itu PPN yang tidak akan dipungut. Nanti kita lihat seperti apa, hasilnya ini nanti akan masuk ke Pak Presiden," tandasnya.
Seperti diketahui, industri galangan kapal di Indonesia selama ini masih sulit untuk berkembang akibat kurangnya perhatian dari pemerintah. Industri galangan yang mampu bertahan lama hanya yang berada di wilayah Kepulauan Batam, lantaran daerah tersebut menganut asas free trade zone sehingga komponen kapal yang masuk tidak dikenakan pajak. (Dny/Gdn)
Kembangkan Industri Galangan, Menteri Maritim Gelar Rakor
Industri galangan kapal di Indonesia selama ini masih sulit untuk berkembang akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.
Advertisement