Di Era Jokowi, Pembangkit Nuklir Baru Tahap Sosialisasi

Liputan6.com, Jakarta - Desakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terus bergulir. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memastikan eksekusi proyek PLTN masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dampak dan manfaat pembangkit listrik tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Pemerintah (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago mengatakan, pembangunan PLTN masuk dalam Rencana Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

"Tapi eksekusinya belum bisa dipastikan. Dalam periode ini (lima tahun mendatang) belum tentu karena untuk jangka menengah kita meningkatkan penggunaan gas dan batubara untuk pembangkit. Sedangkan nuklir jangka panjangnya," ujar dia di Jakarta, Senin (22/12/2014).

Tahap pertama di era Jokowi, sambung Andrinof, proses pengkajian dan sosialisasi mengenai PLTN di Indonesia masih terus dilakukan. Sosialisasi ini terkait keuntungan dan kerugian keberadaan PLTN.

"Yang mendesak memang sosialisasi karena masyarakat harus betul-betul memahami manfaar dan kerugiannya PLTN. Jadi harus terus dilakukan sosialisasinya," ujar Andrinof.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku, PLTN tidak masuk dalam program prioritas Jokowi lima tahun mendatang meskipun Rusia menawarkan kerjasama ini.

Listrik berkapasitas 35.000 Mw akan dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sumber daya alam lain yang melimpah di Indonesia.

"Pertimbangan kita lebih kepada domain di Batam, karena saat ini belum jadi prioritas. Jadi 35.000 Mw itu dari batu bara, gas, geothermal, hydro, mini hydro yang tidak kontroversial," tegas Sofyan. (Fik/Ahm)