Tanggapan DPR Soal Kebijakan Harga BBM Baru

Jelang Tutup Tahun 2014, Kuota BBM Subsidi Kian Menipis — Seorang pengendara motor mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (24/12). BPH Migas menyatakan kuota BBM bersubsidi tinggal 1,7% atau 782.000 kiloliter dari total yang dianggarkan dalam APBN-P 2014. (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil akan mengumumkan penetapan harga baru untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan berlaku mulai 1 Januari 2015.

Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengaku tak berharap harga BBM turun. Pihaknya hanya akan menunggu seperti apa harga baru BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah besok. Apakah naik, tetap atau turun.

"Pencitraan saja yang dilaksanakan, sekarang memberi sinyal harga BBM akan turun, kita tunggu saja. Kemarin mewacanakan menghilangkan premium. Kita tunggu saja," kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan yang jelas pada saat pemerintahan Jokowi menaikkan BBM, kebijakan itu tentu melukai hati masyarakat. Jika ternyata harga baru mengalami kenaikan lagi, pasti lebih menambah beban rakyat.

Padahal saat ini saja, rakyat sudah banyak dirugikan, mulai dari kenaikan TDL (tarif dasar listrik), gas dan kemudian ditambah kenaikan harga BBM di tengah harga minyak dunia merosot. "Kita sudah bosan dengan kabar-kabar," imbuh Agus.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, satu bulan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000. Alasan utamanya adalah penghematan anggaran karena selama ini subsidi BBM dinilai hanya pemborosan. (Andi M/Ahm)