Mulai 5 Januari, BKPM Majukan Layanan Lebih Pagi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memajukan layanan konsultasi di Front Office (FO) BKPM menjadi pukul 07.30 WIB mulai Senin 5 Januari 2014.

Kepala BKPM, Franky Sibarani menuturkan, pemajuan jam layanan konsultasi ini bertujuan memaksimalkan layanan perizinan PTSP Pusat yang akan mulai diberlakukan akhir Januari mendatang.

Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi pemberlakukan layanan perizinan online di BKPM yang berlangsung sejak 15 Desember 2014, serta hasil diskusi dengan investor.

Ia mengharapkan, penyediaan layanan konsultasi untuk investor akan semakin maksimal sehingga investasi yang masuk ke Indonesia meningkat.

"Kami juga mendapat masukan dari Menpan-RB untuk menyamakan jam layanan dengan jam kerja. Jam kerja BKPM dimulai jam 7.30 sehingga layanan konsultasi untuk perizinan juga akan mengikuti mulai jam 7.30," ujar Franky, seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Jumat (2/1/2015).

Pihaknya juga mengapresiasi masukan dari Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi untuk memperbaiki layanan konsultasi perizinan di BKPM. Hal itu sangat bermanfaat mendukung tugas BKPM sebagai penyelenggara PTSP Pusat.

Ia menjelaskan, layanan tatap muka di BKPM hanya investor yang membutuhkan konsultasi sebelum mengirimkan permohonan lewat online. Selain layanan konsultasi tatap muka, BKPM juga menerapkan layanan online untuk 11 jenis perizinan yang menjadi kewenangannya.

11 izin itu antara lain izin prinsip baik untuk izin baru, perluasa, maupun alih status, izin usaha baik baru dan perluasan, izin prinsip dan usaha untuk perubahan, izin kantor perwakilan perusahaan asing baik untuk baru dan perubahan, serta pemberian fasilitas pembebasan bea masuk impor atas mesin barang dan bahan.

"Sejak diberlakukan 15 Desember lalu, layanan online itu meningkatkan produktifitas layanan BKPM. Jumlah perizinan yang dilayani semakin meningkat menjadi rata-rata 110 permohinan per hari dibandingkan 60-70 permohonan saat masih menggunakan sistem tatap muka," kata Franky.

Ia mengatakan, jumlah pegawai BKPM yang ditempatkan bagian pelayanan masih tetap jumlahnya. Ke depan, BKPM akan terus fokus kepada pengembangan sistem layanan perizinan online sehingga lonjakan jumlah aplikasi dari investor dapat terakomodir dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang dimiliki BKPM.

"Terlebih sistem ini akan menjadi pintu masuk integrasi dengan layanan perizinan di daerah dalam kerangka PTSP nasional," kata Franky.