Penghapusan Premium Jangan Sampai Timbulkan Mafia Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk menghapuskan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dalam jangka waktu 2 tahun mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Aviliani menyatakan, dalam membuat kebijakan yang vital semacam ini, pemerintah memang harus memikirkan segala macam faktor, termasuk kesiapan dari pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna premium.

"Artinya jangan membuat kebijakan yang tiba-tiba. Harus diperhatikan kesiapannya dulu, pelaku maupun masyarakatnya," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Minggu (4/1/2015).

Selain itu, jangka waktu yang diberikan untuk menghapuskan BBM jenis ini harus memperhatikan kesiapan dari PT Pertamina (Persero). Pasalnya jika tidak, maka hanya akan membuka ruang baru bagi munculnya mafia migas.

"Kalau masyarakatnya mungkin tidak masalah, tetapi Pertamina sudah bilang tidak mampu kalau jangka waktu pendek. Kasih mereka waktu dulu sesuai kemampuan, jangan sampai menimbulkan mafia baru. Kalau Pertamina tidak sanggup, nanti ada mafia baru yang bermain," lanjut dia.

Menurut Aviliani, yang terpenting saat ini adalah kesungguhan baik pemerintah maupun Pertamina memperbaiki tata kelola migas termasuk menghilangkan keberadaan mafia migas sehingga penghapusan premium ini tidak menuai protes dari masyarakat nantinya.

"Kalau mau diserahkan ke Pertamina, tunggu kesiapan mereka berapa lama. Yang penting komitmen untuk merubah," tandasnya. (Dny/Gdn)