Pengusaha Minta UKM Dapat Subsidi Bunga Kredit dari Dana Bansos

Sebab itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar sebagian dana Bansos dialihkan untuk subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UKM.

 

“Kita usul supaya sebagian dana Bansos dialihkan untuk subsidi bunga UKM, bila bank memang merasa tidak feasible menurunkan sendiri bunga pinjamannya,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (6/1/2015).

 

Bahlil mengatakan, cost of fund pelaku UKM saat ini sangat tinggi. Sementara harga pokok produksi (HPP) UKM makin tinggi. Hal inilah yang membuat UKM semakin sulit bersaing dengan produk industri kecil dari negara lain seperti Tiongkok.

 

Bahlil memberi tantangan pemerintahan Jokowi-JK membuat terobosan agar bunga pinjaman UKM dapat menyentuh single digit.

 

Salah satu solusi yang dapat dikaji adalah melakukan subsidi bunga buat UKM.”Subsidi buat UKM merupakan subsidi yang produkitif sebab bukan subsidi konsumtif seperti subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Dampaknya langsung keliatan di pertumbuhan ekonomi dan peningkatan fiskal,” papar dia.

 

Sebagaimana diketahui, bahwa Presiden Joko Widodo  akan memusatkan dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 91,8 triliun di perbankan.

 

Jokowi berkukuh untuk menjadikan industri perbankan nasional sebagai satu-satunya institusi yang akan mengelola dana yang kini tersebar di 18 kementerian/lembaga tersebut.

 

Dana bansos tahun 2014 mencapai Rp 91,8 triliun, termasuk di dalamnya alokasi untuk pembayaran iuran premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 86,4 juta orang miskin senilai Rp 19,9 triliun.

 

Bahlil menjelaskan, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah selama ini sudah menjamin kredit macet UKM diperbankan.

 

Namun penjaminan tersebut masih berupa penjaminan terhadap risiko yang ditanggung perbankan. Sehingga belum cukup membantu ekstensifikasi penyaluran kredit UKM yang lebih massif. “Itu sebabnya, kami usul ada subsidi bunga,” ujar dia.

 

Selain, berasal dari Bansos, Hipmi juga memberi usul agar anggaran subsidi diambil dari dana-dana pembinaan UKM di sekitar 20 kementrian.

 

“Itu belum termasuk dana-dana PKBL di BUMN-BUMN yang pengelolaannya malah dikembalikan untuk kepentingan pemasaran atau corporate brand yang dananya mencapai triliunan rupiah,” papar dia. (Nrm)