Wapres Jusuf Kalla: Bank Ogah Biayai Pembangunan Hotel

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyambut baik usul dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkait moratorium hotel atau pembatasan pembangunan hotel. Menurut Jusuf Kalla, ada beberapa alasan yang membuat iklim pembangunan hotel saat ini sangat kurang kondusif.

Menurut Kalla, salah satu alasan iklim pembangunan hotel kurang kondusif saat ini karena sulitnya bagi pengusaha hotel untuk mencari pembiayaan. "Sekarang pun itu pasti tidak ada yang mau biayai lagi. Bank mana mau biayai hotel karena keadaannya begini," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Alasan lainnya adalah adanya aturan dari pemerintah untuk melarang pegawai negeri sipil melakukan rapat di hotel. Pemerintah menerapkan pembatasan rapat di hotel untuk melakukan efisiensi anggaran.  "Pemerintah menghemat, dari biaya perjalanan dan rapat, itu konsekuensi," ungkap JK.

Kalla pun menekankan, moratorium tersebut tidak akan berpengaruh pada hotel yang sudah beroperasi. Ia menjamin hotel yang sudah ada bisa beraktivitas normal. "Ya namanya moratorium kan menghentikan yang baru, yang sudah jalan ya jalan," tegasnya.

Ketua Umum PHRI Wiryanti Sukamdani menuturkan, ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah terlalu padat akan hotel dan perlu dilakukan moratorium dengan segera. "Yang berlebihan misalnya Bali, lalu Makassar, Jawa Barat, seperti itu. Itu yang sudah sangat over," ujarnya.

Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah menambahkan sebagai kompensasi terhadap pengusaha hotel dan restoran atas aturan yang dibuat, pemerintah akan meningkatkan biaya promosi.

"Dari sisi wapres, nanti akan ada peningkatan biaya promosi sebanyak 3 kali lipat dari Rp 250 milliar menjadi Rp 1,2 triliun, naiklah sekian kali lipat," kata Husain.

Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh Kementerian Pariwisata. Guna dari peningkatan biaya promosi adalah menarik para wisatawan, terutama yang berasal dari luar negeri.

Husain menjelaskan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK akan membawa kerugian dalam waktu singkat. Namun, perlahan-lahan dampak baik akan terasa secara menyeluruh.

"Efisiensi ini diharapkan untuk menggenjot semua pembangunan infrastruktur. Jadi pengetatan efisiensi pemerintah itu mulai dari harga BBM dan seterusnya, sehingga nantinya ada anggaran di tahun depan ini Rp 250 triliun itu untuk memperbaiki infrastruktur jalan tol, bandara dan macam-macam," imbuhnya.

"Sehingga kalau jalan lancar tidak macet ke puncak,bandung dan daerah lain, itu diharapkan hotel-hotel ini dan wisatawan akan pergi ke situ. Jadi Pak Wapres menekankan, mungkin ini kebijakan akan berdampak secara bertahap tetapi dalam jangka panjang itu akan memacu kembali hunian-hunian hotel," tandas Husain. (Silvanus Alvin/Gdn)