Pemerintah Akui Harga Premium Memang Dimahalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil mengakui ada mark up/dimahalkan  saat menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jenis Premium.

Sofyan Djalil mengungkapkan, mark up tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan penyedia BBM tunggal di Indonesia.
‎

"Karena memang kewajiban Pertamina yang harus kita lihat. Pertamina harus menjamin ketersediaan dan harga yang sama di seluruh indonesia," kata Sofyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2015).

Sofyan mengaku harga Premium yang sudah tidak bersubsidi di Jakarta dan sekitarnya diakui seharusnya lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia.

Untuk itu dengan penetapan tersebut diharapkan akan menutup biaya Pertamina dalam memasok dan menjaga stok BBM nasional paling tidak selama 19 hari ke depan.

"Memang di Jakarta itu kemahalan, tapi itu sudah dihitung, jadi tidak ada mark up dalam arti negatif, tapi mark up yang sudah dihitung karena Pertamina harus menjamin 19 hari stok. Dan itu angkanya luar biasa besar yang selama ini disubsidi semua‎," tegas Sofyan.

‎Seperti diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat ada mark up mencapai Rp 2,48 triliun dalam penetapan harga Premium, terutama untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Total mark up tersebut dihitung dari seharusnya harga Premium sesuai harga keekonomisannya, dimana untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya harga Premium harusnya Rp 7.100 per liternya. (Yas/Ahm)