Jokowi Bikin Tol Laut, Investasi Logistik Bakal Naik 20%

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengandalkan pembangunan tol laut selama lima tahun ke depan. Program ini akan memacu investasi di sektor infrastruktur maupun logistik di Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengungkapkan, rencana pembangunan tol laut serta pengembangan kawasan industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di seluruh koridor ekonomi Indonesia akan meningkatkan porsi investasi di industri logistik.

"Tahun ini saya perkirakan investasi logistik meningkat 20 persen," ungkap dia kepada wartawan usai Breakfast Meeting tentang Logistik Nasional di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Dari catatannya, realisasi investasi di industri logistik pada periode 2013 terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) US$ 1,4 miliar dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp 13,17 triliun.

Sedangkan capaian investasi di bidang logistik sampai kuartal III 2014 mengalami peningkatan di porsi asing, yakni PMA US$ 2,8 miliar. Namun terkontraksi pada realisasi PMDN sebesar Rp 9,82 triliun.

"Sudah ada komitmen investasi di industri galangan kapal, transportasi darat terkait pengembangan KEK di Bitung dan kawasan industri di Papua. Setiap perencanaan yang dilakukan, persiapan logistik harus mulai dari sekarang," jelas Franky.

Sementara total investasi ditargetkan mencapai Rp 456,6 triliun sepanjang 2014. Namun kata dia, realisasinya sudah mencapai lebih dari Rp 450 triliun. "Ini masih kita hitung," ucapnya.

Guna memacu penananam modal di Indonesia termasuk di sektor logistik, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit menambahkan, harus ada penyatuan izin di BKPM seperti yang banyak dikeluhkan pelaku usaha logistik.

"Ada peningkatan badan usaha pelabuhan khususnya di Indonesia Bagian Timur yang agak lamban. Jadi tahun ini akan ditingkatkan performance pelabuhan," terangnya.

Sementara Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawadi mengungkapkan, harus ada komitmen memberantas pungutan liar alias pungli di pelabuhan.

"Pengusaha banyak melapor di pelabuhan Jakarta banyak pungli yang membebani logistik kita. Pungutan ini nggak jelas baik dari SPSI, serikat penghandelan barang. Jika nggak diberikan, nggak diurus pemindahan barangnya. Jadi ini harus dikurangi," tegas dia.  (Fik/Ahm)