Getol Investasi di RI, Bos Chevron Temui Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan CEO Chevron, John Watson hari ini (9/1/2015) di kantor Presiden. Perusahaan migas yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu ingin melanjutkan investasi yang tertunda di tahun lalu. 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil yang mendampingi Presiden bertemu dengan direksi Chevron Corporation maupun Chevron Indonesia mengatakan, John sangat mengapresiasi kerja cepat pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki iklim investasi. 

 

"Karena pemerintahan ini akan selalu memperbaiki iklim bisnis dan berbagai aturan, mereka (Chevron) akan komit investasi di sektor minyak dan gas di Indonesia," ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat (9/1/2015). 

 

Kata Sofyan, Indonesia sangat membutuhkan investasi lantaran cadangan minyak dan gas di Indonesia semakin menipis. Dari catatannya, cadangan minyak negara ini akan habis 11 tahun mendatang, dan 18 tahun untuk gas. 

 

"Jadi kita perlu melakukan eksplorasi untuk mendapatkan lebih banyak migas. Kalau nggak 11 tahun yang akan datang, kita akan kekeringan. Makanya mereka mau komit investasi di sektor ini," paparnya. 

 

Saat ini, lanjut dia, Chevron memasuki Indonesia Deepwater Development (IDD) atas rencana proyek pengeboran gas bumi di Selat Makassar, Sulawesi Selatan oleh PT Chevron Pacific Indonesia. IDD ini akan direvisi dari sebelumnya investasi US$ 6,9 miliar pada 2008 lalu. 

 

Namun kemudian persetujuan Plant Of Development (POD) belum disetujui kemudian hingga pada 2013 nilai investasi ini meningkat menjadi US$ 12 miliar.

 

"Sekarang sudah IDD dan dia bicara teknisnya dengan SKK Migas. IDD itu merupakan proyek yang tertunda ladang gas milik Chevron di Selat Malaka berkedalaman 30 ribu meter dan sudah di bor tahun lalu. Karena tertunda izinnya karena ada beberapa musibah di Kementerian ESDM, maka dihidupkan lagi," jelas Sofyan.

 

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik tahun lalu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (Fik/Nrm)