Ini Rencana Jokowi Agar Rakyat RI Sejahtera

Liputan6.com, Jakarta - Pemangkasan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara drastis melalui skema mencabut subsidi premium dan subsidi tetap bagi solar di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menuai kritikan keras. Kebijakan tersebut dianggap kurang pro rakyat seperti janji kedua pemimpin ini saat kampanye.

Apalagi secara bersamaan, harga jual elpiji 12 kilogram (kg) dan tarif dasar listrik ikut mengalami kenaikan, sehingga menambah beban rakyat. Harga bahan pangan, kebutuhan pokok sampai tarif angkutan masih bertengger pada level tinggi tak terpengaruh penurunan harga premium dan solar.

Atas kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menampik bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak pro rakyat. Dia menegaskan bahwa ada manfaat dari pencabutan subsidi BBM, penghematan anggaran perjalanan dinas dan lainnya.

"Bagaimana nggak pro rakyat, ini pro rakyat sekali. Dengan upaya itu, kita punya ruang fiskal Rp 230 triliun untuk dialihkan ke sektor lebih produktif," tegas dia kepada Liputan6, Jakarta, seperti ditulis Senin (12/1/2015).

Uang sebesar Rp 230 triliun ini, tambah Sofyan, bakal dimanfaatkan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, waduk, pelabuhan dan sebagainya. Infrastruktur menyedot anggaran ruang fiskal terbanyak.

"Kita juga ingin memperbaiki minimal satu juta hektare (ha) lahan pertanian, mengalirkan dana desa sebesar Rp 750 juta per desa. Ini semua rakyat yang akan menikmati," tutur dia.

Sambungnya, pemerintah pun akan menggelontorkan hampir sekira Rp 4 triliun untuk membantu nelayan, membagikan Rp 6.000 unit traktor serta meningkatkan jumlah anggaran untuk program sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Ini semua akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah yang nggak pro rakyat itu memberikan uang subsidi langsung yang justru cuma dinikmati rakyat kaya," cetus Sofyan.(Fik/Ndw)