4 BUMN Go Public Dapat Suntikan Modal dari Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berjanji akan menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Rp 48 triliun pada tahun ini. Empat perusahaan pelat merah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kebagian modal pemerintah.

Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Kementerian BUMN, Gatot Tri Hargo mengaku, pemberian modal pemerintah atau PMN kepada perusahaan BUMN Tbk melalui skema penyerapan penerbitan saham baru (rights issue).

"Rights issue pasti membuat saham terdilusi, makanya kita akan exercise. Walaupun rights issue, kita akan tetap mempertahankan porsi kepemilikan saham kita," tutur dia di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Gatot menyebut, ada empat BUMN go public yang bakal menerbitkan saham baru. Ini merupakan usulan Kementerian BUMN kepada Kementerian Keuangan.

"Ada PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bank Mandiri Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Adhi Karya Tbk. Untuk Adhi Karya nilai rights issue Rp 1,4 triliun, Waskita Rp 3,5 triliun, Antam saya lupa," ucapnya.

Lebih jauh dijelaskan dia, Kementerian BUMN telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait usulan tersebut. Dan rencananya pekan ini, Kementerian Keuangan akan mengundang empat perusahaan terbuka itu.

"Kita sudah diundang oleh Kementerian Keuangan, dan Kamis ini akan diundang yang Tbk-nya," ujar Gatot.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, penambahan modal negara bagi bank BUMN akan diperkuat dengan rencana rights issue.

"Kan kebanyakan bank kita sudah merupakan perusahaan publik ya, kita juga akan melakukan rights issue, jadi bagian pemerintah (PMN) kira-kira Rp 5,6 triliun ditambah dengan rights issue-nya mungkin total menjadi Rp 9 triliun ya," terang dia.

Sementara itu, ada tiga perusahaan jasa konstruksi yang mendapatkan injeksi suntikan dana segar. Selanjutnya, perbankan juga kebagian jatah mengingat harus melakukan ekspansi pembiayaan infrastruktur dari pemerintah.

"Kemudian juga penambahan modal di pertambangan, mengingat di industri pertambangan kita perlu melakukan hilirisasi," tegas Rini. (Fik/Ndw)