Daerah Perbatasan RI Harus Lebih Baik Dari Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan tahun masyarakat daerah perbatasan di Indonesia terisolasi karena ketiadaan akses memadai yang disediakan pemerintah. Tak jarang, banyak orang Indonesia berpindah kewarganegaraan demi hidup yang lebih sejahtera.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam program Nawa Cita fokus pada pemerataan akses, infrastruktur, konektivitas sampai daerah perbatasan dan pulau terluar. Di wilayah perbatasan, pemerintah akan membangun jalan, perumahan, memasang listrik, dan lainnya.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pu-Pera), Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi terbang ke Kalimantan untuk melihat kondisi daerah perbatasan Indonesia.

"Saya diminta Pak Jokowi untuk menemani beliau ke Kalimantan, tapi tidak bisa karena harus hadir di DPR. Beliau mau lihat perbatasan, jalannya, pintunya kayak apa," terang dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Kata Basuki, wilayah perbatasan Indonesia harus lebih baik dibanding daerah perbatasan Malaysia. Di mana masyarakat perlu mendapatkan akses jalan, listrik, dan tinggal di perumahan layak.

"Makanya kami akan bangun jalan di perbatasan tahun ini. Menyediakan bunga murah untuk perumahan sehingga yang penghasilannya Rp 4 juta per bulan, bisa mencicil rumah dengan angsuran Rp 800 ribu per bulan, karena bunganya 5 persen atau Rp 600 ribu-Rp 700 ribu per unit," terang dia. 

Kementerian PU Pera, lanjutnya, akan mengalokasikan tambahan anggaran Rp 10 triliun dari Rp 33, 31 triliun untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur, membangun jalan di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

"Pembangunan infrastruktur konektivitas senilai Rp 5,75 triliun. Pembangunan dan pembebasan tanah jalan bebas hambatan dan pembangunan jalan akses pelabuhan," pungkas Basuki. (Fik/.Gdn)