Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memandang kisruh politik yang menyeret dua lembaga tinggi negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI tidak akan menggoyangkan iklim investasi di Indonesia. Pihaknya optimistis, Negara ini sanggup mencetak nilai investasi yang ditargetkan yaitu Rp 519,5 triliun di 2015.
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah memasuki 100 hari atau 3 bulan berjalan. Dalam "kolaborasi" dua pemimpin, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi, Indonesia sukses meraup investasi Rp 463,1 triliun sepanjang 2014 atau melampaui target Rp 456,6 triliun.
Saat ditanyakan mengenai keberhasilan investasi di pemerintahan Jokowi-JK selama kurun waktu 3 bulan, Kepala BKPM Franky Sibarani mengaku sangat optimistis dengan penanaman modal dari asing maupun dalam negeri untuk masuk atau ekspansi di Indonesia.
"Pemerintah tidak mengenal 100 hari, artinya kami ingin perkembangan setelah tiga bulan. Pada Januari ini, saya melihat optimisme dari investor. Hal ini diketahui setelah menggelar diskusi dan pertemuan dengan investor," ujar dia kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Penanam modal, lanjutnya, sangat tertarik untuk investasi di Indonesia meski kondisi politik, hukum maupun keamanan yang tengah "membara", seperti konflik KPK dan Kepolisian RI. Dia mengaku, investor justru wait and see ketika Indonesia menggelar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
"Kondisi politik, keamanan seperti sekarang, mereka (investor) umumnya nggak melihat itu serius. Berbeda ketika Indonesia menyelenggarakan pilpres. Tapi setelah pilpres pun, investasi di kuartal IV 2014 masih bertumbuh positif meski stagnan. Diharapkan ada peningkatan investasi signifikan di kuartal I 2015," harap Franky.
Sekadar informasi, BKPM memasang target investasi sebesar Rp 519,5 triliun atau meningkat lebih dari 14 persen dibanding realisasi investasi tahun 2014 yang sebesar Rp 456,6 triliun. Pertumbuhan itu optimistis tercapai meski ada ketidakpastian ekonomi global yang akan berdampak terhadap negara berkembang, terutama Indonesia.
"Target investasi sebesar Rp 519,5 triliun terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 175,8 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 343,7 triliun," ujar Franky.
Sejak 20 Oktober 2014 sampai 23 Januari 2015 atau sejak pemerintahan baru memimpin, dia mencatat sudah ada 87 perusahaan yang melakukan komunikasi dengan BKPM. Dari 87 perusahaan itu, lanjutnya, sebanyak 46 perusahaan telah menyatakan komitmen untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal ini berkat forum-forum investasi yang agresif diselenggarakan BKPM, termasuk pendalaman kepada penanam modal.
"Sebanyak 46 perusahaan yang sudah berkomitmen itu bergerak di sektor kelistrikan 3 perusahaan, industri padat karya 5 perusahaan, industri hilirisasi 8 perusahaan, industri maritim 3 perusahaan, substitusi impor 12 perusahaan, infrastruktur 4 perusahaan dan lainnya," rincinya.
Dia menyebut, nilai investasi yang datang dari 46 perusahaan tersebut mencapai US$ 74 miliar. "Jadi ada perusahaan yang sudah sedang dalam perizinan, mencari lahan sampai pada tahap ingin konstruksi," tegas Franky. (Fik/Gdn)
Gonjang Ganjing Politik Tak Ganggu Investasi di RI
BKPM memasang target investasi sebesar Rp 519,5 triliun atau meningkat lebih dari 14 persen dibanding tahun lalu.
Advertisement