Liputan6.com, Beijing - Mao Xiaofeng, Presiden Direktur (Presdir) China Minsheng Banking Corp. mengundurkan diri dari jabatannya dan dikabarkan sedang diperiksa oleh pihak berwenang terkait dengan kasus korupsi. Kasus ini telah membuat saham perusahaan tersebut ambruk di pasar modal.
Seperti dikutip dari Bloomberg pada Senin (2/2/2015), bos perusahaan pemberi pinjaman menengah tersebut dipanggil Komisi Pusat Partai Komunis untuk sebuah "inspeksi disiplin". Dalam inspeksi tersebut, Komisi Pusat biasanya akan melakukan investigasi lebih mendalam terkait kasus tersebut.
Baca Juga
Menurut Victor Wang dan Steven Zhu yang berprofesi sebagai analis, investigasi mungkin berhubungan dengan kasus korupsi. Memang, menurut media-media lokal, Presiden Tiongkok Xi Jinping sedang sangat intensif melakukan berbagai tindakan untuk pemberantasan korupsi di negara tersebut.
Advertisement
Tindakan ini bahkan dianggap paling keras sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada Oktober 1949. Tindakan pemberantasan korupsi ini, selain menjangkau dunia bisnis, juga telah masuk ke dalam ranah militer.
Kasus korupsi dan pengunduran diri Xiaofeng langsung terlihat dampaknya pada perusahaan. Saham China Minsheng Banking Corp. ambruk dan melenyapkan sebanyak US$ 3,5 miliar nilai pasar atau sekitar Rp 44,5 triliun (Kurs: Rp 12.714/US$).
Nilai saham ini telah menurun lebih dari 12 persen tahun ini di perdagangan Hong Kong dan 6,6 persen di Shanghai. Padahal pada tahun lalu, saham Minsheng melonjak lebih dari 12 persen.
Meskipun sahamnya ambruk dan Presdirnya mengundurkan diri, Minsheng tetap beroperasi seperti biasanya. Apalagi, menurut analis dari Credis Suisse, kesempatan untuk membeli justru lebih terbuka saat harga saham anjlok.
China Minsheng Banking Corp, perusahaan pemberi pinjaman menengah didirikan tahun 1996 oleh 59 investor swasta, termasuk taipan Liu Yonghao. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar lebih besar dari Deutsche Bank AG atau Credit Suisse Group AG.
Sedangkan Mao sendiri memiliki rekam jejak sebagai lulusan Universitas Harvard dari program master administrasi publik pada 2000. (Rio/Ndw)