Menteri Kabinet Kerja Kumpul Bahas Soal Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Para menteri Kabinet Kerja menggelar rapat koordinasi (rakor) revisi dua Peraturan Presiden (Perpres). Kedua aturan ini antara lain, Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Perpres Nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dari pantauan Liputan6.com, sejumlah menteri sudah merapat di kantor Kementerian Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015). Tampak hadir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Selain itu, hadir pula Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Menurut Sofyan, rapat ini membahas mengenai peraturan pengadaan lahan. Namun dia berharap besar agar nasib pembebasan lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang bisa segera tuntas. 

"Rapat mengenai aturan lahan. Mudah-mudahan pembebasan lahan untuk PLTU Batang bisa selesai," katanya. (Fik/Gdn)