Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengeluhkan kondisi bandara yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, meski telah dikelola sejak lama oleh BUMN, namun peningkatan pelayanan dan fasilitas di bandara dinilai masih belum mampu mengimbangi perkembangan dunia penerbangan dunia.
"Masalahnya itu pengelola bandara itu harus 51 persen badan usaha pemerintah. Ya yang berpengalaman itu kan AP (Angkasa Pura) I dan AP II, tapi kan banyak yang tidak becus bandaranya," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Untuk memperbaiki hal ini, Jonan menyatakan akan mengevaluasi izin pengelolaan bandara, bahkan jika terbukti tidak dikelola dengan baik, dia akan mencabut izin pengelolaan bandara tersebut.
"Ada (potensi untuk izin), kenapa enggak. Iya betul itu, kita audit," lanjutnya.
Selain itu, Jonan juga berencana untuk menawarkan 10 bandara kepada pihak swasta jika ada bandara yang tidak dikelola dengan baik meski sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah.
"Bandara yang ditawarkan oleh pemerintah ini sebagian besar sahamnya masih dimiliki pemerintah," tandasnya. (Dny/Nrm)
Menhub Jonan Ancam Tawarkan Pengelolaan Bandara ke Swasta
Meski telah dikelola sejak lama oleh BUMN, namun pelayanan dan fasilitas di bandara dinilai masih belum mampu mengimbangi perkembangan dunia
Advertisement